Ilustrasi (Google/ hizbut-tahrir.or.id)
Promosi Jangkau Level Grassroot, Pembiayaan Makro & Ultra Mikro BRI Capai Rp622,6 T
Solo (Solopos.com)–Upaya pemberantasan korupsi bisa dimulai dengan mengampanyekan gagasan transparansi di semua lini kehidupan. Hal ini membutuhkan peran serta seluruh anggota masyarakat.
Pendapat itu disampaikan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Paradillah Muqodam, saat menjadi pembicara Seminar Nasional bertema Indonesia dalam Jeratan Korupsi yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (Himagara) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo di aula FISIP UNS, Sabtu (7/5/2011).
Ia mencontohkan transparansi di lingkungan kerja. Hal ini bisa dilakukan dengan mempertanyakan apa saja item slip gaji, apa saja potongannya dan diteliti secara detail. Gagasan mengenai transparansi didukung oleh UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
UU ini mengamanahkan setiap badan publik menyediakan informasi publik yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat umum, termasuk laporan keuangan dan kegiatan setiap badan publik.
“Sejak mulai aktif berlaku pada 30 April 2010, undang-undang ini cukup efektif sebagai pisau baru pemberantasan korupsi,” ungkapnya.
(ewt)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
