Ilustrasi (Dokumentasi)
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana membatasi nomor polisi ganjil dan genap untuk mobil di Jakarta. Rencananya, pembatasan itu dilakukan mulai Januari 2013.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Gunadi Sindhuwinata mengatakan kebijakan pembatasan plat nomor ganjil-genap itu bisa menjadi faktor pendorong penjualan sepeda motor. Sebab, masyarakat akan membutuhkan pilihan lain untuk sarana transportasi.
“Sepeda motor akan menjadi pilihan. Artinya pembatasan itu menjadi salah satu alternatif yang bisa mendorong penjualan sepeda motor,” ujar Gunadi di Jakarta, Kamis (13/12).
Dia memprediksi apabila pembatasan ganjil genap itu diterapkan, penjualan sepeda motor secara nasional akan meningkat 10% dari tahun ini. Sepanjang 2012 penjualan sepeda motor di Indonesia mencapai 7 juta unit.
Kendati demikian, Gunadi menilai kebijakan pembatasan plat nomor ganjil-genap bukan merupakan kebijakan yang pro-rakyat. Pasalnya, pemerintah belum menyediakan sarana transportasi masal maupun infrastruktur yang memadai.
Dia mencontohkan pemerintah mendorong masyarakat untuk menggunakan Kereta Api, namun KA yang ada dinilai tidak layak. KA yang ada di Jakarta saja tidak dapat menampung semua penumpang yang akan beralih akibat pembatasan plat nomor.
Belum lagi keinginan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menggunakan bahan bakar alternatif selain BBM. Kementerian ESDM merencanakan untuk mengalihkan BBM ke bahan bakar gas (BBG).
Menurut Gunadi pemerintah harus menyediakan BBG dan energi alternatif lainnya agar tidak timbul masalah baru.
Sementara itu, faktor yang bisa menghambat penjualan sepeda motor di Tanah Air diantaranya pemberlakuan uang muka (down payment/DP) kredit sebesar 20% dan penurunan daya beli masyarakat.
Aturan DP kredit, lanjutnya, sangat sensitif bagi konsumen sepeda motor. Pendapatan para konsumen itu tidak tinggi seperti konsumen mobil. Sehingga, terjadi penurunan penjualan sepeda motor.
Pemberlakuan loan to value (LTV) sebesar 20%, kata Gunadi, dinilai terjadi peningkatan 100% dari sebelumnya hanya 10%. Tentu, dampaknya akan memukul industri sepeda motor dan produktifitas masyarakat juga terganggu.
Tidak hanya itu, kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik (TDL) dan inflasi juga dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Sehingga, kemampuan masyarakat untuk membeli sepeda motorpun menurun.
“Katakan saja inflasi dapat dikendalikan, tapi bagaimanapun daya beli akan menurun. Untuk itu yang menjadi masalah utama adalah rentetan dari semua itu akan memukul pasar sepeda motor,” katanya.
Padahal, lanjutnya, sepeda motor merupakan sarana transportasi yang dapat membantu masyarakat terutama menengah bawah. Sebab, sepeda motor dinilai lebih terjangkau, efisien dalam penggunaan bahan bakar dan efektif jika terjadi macet.
“Artinya pada ujungnya sangat produktif. Ini yang tidak ditangkap oleh pemerintah,” tegasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
