Solopos.com, JAKARTA — Indonesia Police Watch (IPW) mengimbau Jokowi segera melakukan perbaikan institusi Polri. Perbaikan itu termasuk mengganti pucuk pimpinan tertinggi Polri setelah dirinya dilantik menjadi Presiden RI ke tujuh pada Senin (20/10/2014) nanti.
Menurut Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane, perbaikan di institusi Polri dianggap sangat perlu dan dibutuhkan untuk menjalankan konsep Revolusi Mental yang seringkali dikampanyekan pasangan Jokowi-JK selama Pilpres 2014 beberapa waktu lalu.
Promosi BRI Group Berangkatkan 12.173 Orang Mudik Asyik Bersama BUMN 2024
“Tujuannya agar Polri menjadi garda terdepan dalam menjalankan konsep Revolusi Mental Jokowi dalam melakukan penegakan hukum dan menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban sosial di masyarakat,” tutur Neta S. Pane dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (16/10/2014).
Neta menambahkan salah satu cara untuk melakukan perbaikan ?di institusi POlri yaitu dengan melakukan perombakan besar dan mengganti pucuk pimpinan tertinggi di Kepolisian.
“Untuk itu IPW menyarankan agar Presiden Jokowi segera melakukan pergantian terhadap Kapolri Sutarman,” kata Neta.
Menurut Neta, ada tiga alasan pucuk pimpinan tertinggi Polri harus segera diganti setelah Jokowi dilantik menjadi Presiden RI ke tujuh. Pertama, pergantian tersebut didasarkan pada semangat Revolusi Mental Jokowi untuk menegakkan hukum di Indonesia.
“Pertama, pergantian ini berkaitan dengan konsep Revolusi Mental. Polri sebagai hulu penegakan hukum harus menjadi prioritas utama dalam pembenahan Revolusi Mental yang digagas Jokowi,” ujar Neta.
Kemudian, alasan yang kedua menurut Neta, semua relawan Jokowi-JK saat ini masih kecewa dengan sikap pimpinan Polri yang masih belum menuntaskan kasus Majalah Obor Rakyat.
Majalah Obor Rakyat telah melakukan fitnah terhadap Jokowi, pada waktu masa kampanye capres-cawapres berlangsung, namun Polri sampai saat ini belum menemukan titik terang atas perkara tersebut.
“Tragisnya, elit-elit Polri malah membalikkan situasi, seolah kasus itu tidak bisa dituntaskan karena Jokowi tidak mau diperiksa penyidik,” jelas Neta.
Kemudian yang terakhir, pergantian pucuk pimpinan Polri tersebut juga dinilai Neta dapat menciptakan suasana baru di institusi Polri setelah terbentuknya pemerintahan baru Jokowi-JK.
“Pergantian ini dinilai penting dan strategis agar terciptanya Polri baru dalam pemerintahan baru yang membawa konsep pembangunan hukum yang baru dengan semangat Revolusi Mental,” tutup Neta.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
