Harianjogja.com, JOGJA-Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Baskara Aji mengaku kecewa atas sikap perusahaa yang masih saja enggan memberikan dispensasi kepada karyawannya untuk mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) baik Paket C maupun Paket B. Disdikpora DIY akan meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY memberikan teguran kepada perusahaan yang enggan memberikan dispensasi kepada karyawannya mengikuti ujian.
“Padahal kami sudah menyertakan surat resmi permohonan dispensasi kepada perusahaan tempat karyawan bekerja. Kalau masih tidak dipercayai, ya kami akan berkoordinasi dengan Disnakertrans agar dilakukan teguran atau tindakan,” ujar Baskara Aji saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (8/5/2014).
Promosi Program Pemberdayaan BRI Bikin Peternakan Ayam di Surabaya Ini Berkembang
Sejauh ini Aji sudah memberitahu secara lisan ke Disnakertrans mengenai fakta yang terjadi. Selanjutnya, langkah formal dengan tembusan surat resmi akan dilayangkan. Harapannya, perusahaan bisa mendapatkan efek jera sehingga UNPK periode selanjutnya bisa dihadiri oleh peserta yang berstatus karyawan perusahaan.
Secara tegas Aji menyampaikan, karyawan mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan melalui program kesetaraan. Jika hasrat untuk menuntaskan pendidikan terganjal oleh sikap tidak kooperatif perusahaan, sama artinya perusahaan membelenggu orang untuk mendapatkan pendidikan. Padahal, dalam undang-undang sudah ditegaskan pendidikan menjadi hak setiap warga negara.
Terpisah, Koordinator Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jogja, Mawardi mendesak dinas serius membantu warga belajar berstatus karyawan yang dipersulit perusahaan untuk ikut ujian. Dia khawatir, jika langkah dinas menegur keras perusahaan hanya sekadar wacana, maka UNPK tahun-tahun situasinya sama seperti sebelumnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
