SOLOPOS.COM - Warga bersepeda melintas di kawasan Sudirman, Jakarta, Minggu (17/10/2021). Polda Metro Jaya mengizinkan aktivitas olahraga bersepeda (bike to sport) melintasi jalan umum dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/NZ

Solopos.com, JAKARTA—Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mengusulkan program jalur sepeda dihentikan pada 2023. Menurutnya, alokasi anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya untuk program prioritas saja.

“Kita bukan antisepeda. Dasar pemikiran kita hanya alokasi anggaran untuk yang prioritas. Karena jalur sepeda sudah panjang, toh tidak dimanfaatkan masyarakat. Jadi kalau yang ada tidak berfungsi, kenapa mesti ditambah lagi,” kata Gilbert, Kamis (17/11/2022).

Promosi Siap Layani Arus Balik, Posko Mudik BRImo Hadir di Rute Strategis Ini

Dia menjelaskan awalnya anggaran untuk program tersebut memang akan dihentikan. Namun, masih belum final, Dinas Perhubungan (Dishub) meminta agar anggaran untuk evaluasi tetap ada. “Jadi bolak-balik dibahas kayak setrikaan di Komisi B. Nanti di Banggar [Badan Anggaran] finalisasinya,” imbuhnya.

Baca Juga William Wongso Pastikan Semua Makanan KTT G20?Halal

Anggota Komisi B DPRD dari Fraksi PKS, Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) menilai bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono tak memprioritaskan program jalur sepeda. Program tersebut diketahui merupakan warisan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menjabat pada Oktober 2017- Oktober 2022.

“Arahnya saya lihat Pemprov DKI tidak lagi menempatkan pengembangan jalur sepeda sebagai program prioritas,” kata MTZ saat dihubungi, Kamis (17/11/2022).

Dikatakan, pada tahun depan tidak ada anggaran untuk perluasan jalur sepeda. Namun, kemungkinan ada anggaran untuk evaluasi, sosialisasi, dan optimalisasi senilai Rp7,5 miliar. Padahal sebelumnya anggaran program jalur sepeda diusulkan Rp38 miliar.

Baca Juga Luhut: KTT G20 Sumbang Pendapatan Negara Rp7,5 Triliun

Kader PKS ini menyayangkan hal tersebut, terlebih makin banyak masyarakat yang menggunakan sepeda. “Ya tidak ada [anggaran perluasan jalur sepeda]. Padahal makin banyak warga menggunakan sepeda akan makin baik. Emisi gas karbon akan berkurang. Warga tambah sehat,” katanya.

Dia juga menyinggung bahwa banyak kota-kota besar di dunia yang mengembangkan jalur sepeda. Namun Jakarta justru mau menghentikan. “Kalau Jakarta menghentikan prorgram tersebut artinya kemunduran,” tandasnya.

 

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul PDIP Usul Program Jalur Sepeda Disetop, Begini Penjelasannya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya