PDIP Sudah Lama Cium Perilaku Koruptif Bupati Nganjuk

Sekjen PDIP ternyata telah mencium perilaku koruptif Bupati Nganjuk sejak lama.

Solopos.com, JAKARTA — Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan sempat menolak Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Taufiqurrahman, mengajukan istrinya sebagai bakal calon Bupati Nganjuk. Pasalnya, PDIP sudah mengetahui gerak-gerik perilaku koruptif Taufiqurrahman sejak lama.

Promosi UMKM Binaan BRI Ini Jadi Kuliner Rekomendasi bagi Pemudik di Pekalongan

“Dia [Taufiq] sudah mencalonkan istrinya menjadi bakal calon bupati. DPP PDIP melihat itu hanya upaya untuk melanjutkan dan melindungi persoalan hukumnya,” kata Hasto saat dihubungi wartawan, Rabu (25/10/2017), dikutip Solopos.com dari Okezone.

Menurut Hasto, partai berlambang banteng moncong putih tak ingin tercoreng. Sebab itu, PDIP menunjuk Novi Rahman Hidayat sebagi bakal calon Bupati Nganjuk.

“DPP tidak mencalonkan istrinya [Taufiq] karena terindikasi masalah hukum,” ujarnya.

Kejahatan korupsi, kata Hasto, merupakan kejahatan serius bagi partainya. Karena itu, apabila ada kader yang terlibat dan terbukti terlibat korupsi, partai akan memecatnya tanpa memberikan bantuan hukum.

“Jadi, partai sudah mengambil tindakan peringatan dini dengan membebastugaskan yang bersangkutan, dan tidak mencalonkan istrinya. Sesuai dengan mekanisme partai memberikan sanksi pemecatan seketika,” tutupnya.

KPK menangkap 15 orang dalam OTT di Jakarta dan Nganjuk. “Benar ada OTT yang dilakukan tim KPK di salah satu kabupaten di Jatim, kami mengamankan sejumlah orang di sana dan juga diamankan sejumlah orang di Jakarta. Sampai saat ini informasi yang kami terima ada sekitar 15 orang yang diamankan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, dikutip Solopos.com dari Antara.

Menurut Febri, sebagian orang yang diamankan itu sedang dalam proses pemeriksaan oleh KPK baik di Jakarta maupun di daerah kepolisian setempat.

“Tim masih di lapangan jadi kami belum bisa memberikan informasi yang lebih rinci, namun kami konfirmasi ada kepala daerah yang juga sedang dalam proses pemeriksaan saat ini,” kata Febri.