PDIP kritik diplomasi 'barter' kasus DKP

Jakarta–PDI Perjuangan mengkritik keras diplomasi pemerintah terkait penahanan tiga petugas Dinas Keluatan dan Perikanan Indonesia oleh polisi Malaysia. Pemulangan tiga petugas DKP dan tujuh nelayan Malaysia ke negara masing-masing dinilai sebagai diplomasi barter.

“Pemerintahan SBY memberikan kado buruk di perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan membarter nelayan pencuri ikan Malaysia dengan petugas penjaga wilayah perbatasan Indonesia yang ditangkap secara paksa oleh marine polis Malaysia,” kata Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PDI Perjuangan, Andreas Pareira, Rabu (18/8).

Promosi Kisah Petani Pepaya Raup Omzet Rp36 Juta/bulan, Makin Produktif dengan Kece BRI

Menurut Andreas, penyelesaian seperti ini menunjukkan pemerintahan SBY telah mengorbankan kedaulatan demi diplomasi ‘thousand friends zero enemy’, yang presiden pidatokan di depan DPR dan DPD 16 Agustus lalu.

“Pemerintah mengorbankan petugas penjaga perbatasan yang sedang menjalankan tugas demi citra. Sikap lemah ini akan menurunkan moral petugas yang menjaga perbatasan, karena tidak dilindungi oleh pemerintah yang tidak berkarakter,” kata dosen pengajar di Universitas Parahyangan ini.

Anderas menambahkan, bangsa dan negara Indonesia akan terus menerus dilecehkan oleh negara tetangga dan negara-negara di dunia, selama pemimpinnya tidak punya sikap tegas dalam berdiplomasi.

“Ini malah mengorbankan kedaulatan demi konsep politik luar negeri ‘thousand friend zero enemy’ yang lemah karakter,” kata mantan anggota Komisi I DPR tersebut.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa telah membantah apa yang dilakukan Indonesia dan Malaysia sebagai barter. Menurutnya, masing-masing pihak sudah memberi penjelasan mengenai posisinya. Malaysia, katanya, sudah meminta keterangan tiga petugas DKP.

“Sedangkan 7 nelayan Malaysia yang ditahan di Batam, sudah diperiksa dan diputuskan untuk dideportasi,” kata Marty kemarin. “Tidak ada istilah barter dan tidak ada tukar-menukar.”

dtc/rif