PDIP Gerah Menteri-Menteri Jokowi Sibuk Bicara Pilpres

Solopos.com, JAKARTA — Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyindir menteri-menteri bidang ekonomi Presiden Joko Widodo yang mengurusi urusan di luar tugasnya, terutama soal Pilpres 2024.

Abdullah menyebut menteri-menteri ekonomi tersebut punya tanggung jawab besar yang harus dibenahi.

Promosi Kisah Petani Pepaya Raup Omzet Rp36 Juta/bulan, Makin Produktif dengan Kece BRI

“Ibaratnya para menteri ekonomi nyaris tidak ada waktu untuk mengurusi hal hal lainnya, apalagi mengurusi dirinya sendiri untuk bursa calon presiden 2024,” kata Said kepada wartawan, Rabu (10/11/2021).

Said mengatakan, menteri-menteri bidang ekonomi pada masa pandemi Covid-19 memiliki tanggung jawab yang besar. Akibat pandemi covid-19, kata dia, jumlah rakyat kita yang miskin meningkat.

Baca Juga: Natalius Pigai Sebut Cuma Prabowo dan Airlangga yang Pantas Maju Pilpres 2024 

Pada Maret 2020 diawal pandemi, kata dia, rakyat Indonesia yang miskin berjumlah 11,16 juta jiwa, setahun setelah pandemi, yakni Maret 2021 rakyat yang miskin naik menjadi 12,17 juta jiwa.

“Tekanan ekonomi akibat pandemi juga meningkatkan jumlah rakyat kita yang menganggur. Pada Februari 2020 rakyat kita yang menganggur berjumlah 6,93 juta jiwa, meningkat sebesar 1,82 juta orang pada Februari 2021,” ungkapnya.

Said memaparkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga belum berjalan normal seperti era sebelum pandemi Covid-19, berkisar 5 persenan. Tiga kuartal di sepanjang 2021 angka pertumbuhan ekonomi masih di level 3,24 persen, meskipun menunjukkan tren perbaikan dibandingkan tahun 2020.

“Konsumsi rumah tangga rakyat kita juga masih tertahan, Tanya tumbuh 1,5 persen selama tiga kuartal di tahun 2021 ini,” tuturnya.

Pandemi, kata dia, memberi tekanan terhadap kinerja BUMN. BUMN terjebak pada utang seperti Garuda Indonesia, Hutama Karya, Waskita Karya, Bumi Putera, hingga PLN. Menurutnya, hal itu semua persoalan serius yang harus ditangani dengan penuh perhatian.

Hal itu pula yang membuat Said Abdullah mendesak agar para menteri bidang ekonomi tak fokus pada hal-hal yang lain di luar pekerjaannya. Apalagi persoalan untuk mempersiapkan diri untuk Pilpres 2024.

Baca Juga: Dikunjungi Airlangga Hartarto, Camat Jatinom Klaten Minta Mobil Ambulans 

“Ingat sumpah jabatannya, sejak awal dilantik diminta berkomitmen membantu Presiden Joko Widodo, tugasnya menyukseskan progam program presiden,” ujarnya.

“Tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi dan misi presiden, jadi aneh bila ada menteri menebar video dan fotonya di layar ATM bank-bank pemerintah,” sambungnya.

Said mengatakan, seharusnya para menteri bisa istiqomah menjalankan tugasnya. Kemudian juga bisa meninggalkan legacy yang baik.

“Pemimpin itu satunya kata dan perbuatan, please fokuslah jadi menteri dan jangan tergoda pada mimpi-mimpi selain menteri,” tandasnya.

Dibebaskan

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan Presiden Joko Widodo membebaskan para menterinya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas sebagai bakal calon maju di Pilpres 2024.

Menurutnya, hal tersebut tidak akan mengganggu kinerja pemerintah.

“Tidak ada masalah, artinya begini, Presiden memberikan kebebasan kepada semua menterinya untuk melakukan menaikkan popularitas dan elektabilitas,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/11/2021).

Muzani mengatakan, dengan mempersilakan para menterinya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas merupakan cara yang sehat untuk memilih calon pemimpin ke depan.

“Makin banyak makin bagus. Kami sendiri di Gerindra melihat itu sebagai sesuatu yang baik. Rakyat pilihannya makin banyak makin bagus,” tuturnya.

Muzani mengatakan, menteri-menteri yang berambisi maju sebagai calon presiden tidak akan menganggu jalannya pemerintahan. Menurutnya, menteri yang ingin menjadi capres tidak perlu mundur kecuali sudah ditetapkan.

“Kalau kita percaya pada kekuatan demokrasi itu pasti tidak akan mengganggu stabilitas pemerintahan. Itu adalah sesuatu yang wajar-wajar saja di demokrasi,” tuturnya.

“Tidak (harus mundur), mundur itu kalau sudah ditetapkan. Sebagai calon presiden, ditetapkan atau daftar saya agak lupa UU-nya itu ada aturannya,” sambungnya.