SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Yogyakarta--Penghembusan wacana reshuffle oleh Partai Demokrat dinilai tidak etis karena bernada ancaman terhadap partai-partai koalisi. Isu itu dihembuskan untuk mempengaruhi hasil kesimpulan akhir Pansus Century di DPR.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsudin saat menjawa pertanyaan wartawan usai seminar nasional pra muktamar Muhammadiyah ke 46 di kampus Universitas Ahmad Dahlan (UAD) di Jalan Kapas, Yogyakarta, Sabtu (6/1).

Promosi BRI Catat Setoran Tunai ATM Meningkat 24,5% Selama Libur Lebaran 2024

“Itu cara politik yang tidak etis dan itu harus diakui berkaitan dengan penampilan partai-partai koalisi yang jadi anggota pansus yang ingin menyelesaikan kasus itu,” kata Din.

Di sisi lain, sambung Din, ancaman reshuffle akan membuat SBY dan Demokrat rugi. Sebab jika semua parpol koalisi mengundurkan diri, pemrintahan SBY akan kesepian.

“Dengan bersama saja sudah dianggap banyak masalah, apalagi kalau sendiri,” ungkap dia.

Dia berpesan kepada DPR agar tidak kehilangan integritas dan terpengaruh oleh ancaman dalam mengusut skandal ini. Seandainya reshuffle itu dilakukan maka presidean bisa dianggap tidak bisa memilih pembantu-pembantunya terbaik.

“100 hari pemerintahan ini tidak menunjukkan kinerja terbaik, apa yang diklaim pemerintah 100 hari telah terlaksana itu adalah program rutin yang dijalankan,” katanya.

dtc/isw

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya