PBB menyebut wilayah Sudan Selatan tidak ramah bagi jurnalis.
Solopos.com, JUBA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut Sudan merupakan negara yang tidak ramah bagi jurnalis. Sebab, selama beberapa tahun terakhir ini ada sekitar 60 insiden kekerasan terhadap jurnalis di Sudan Selatan. Sejumlah jurnalis yang bertugas di wilayah itu mendapat kekerasan fisik yang mengancam kehidupan mereka.
Promosi Kirana Plus, Asuransi Proteksi Jiwa Inovasi Layanan Terbaru BRI dan BRI Life
Dikutip dari Reuters, Jumat (23/2/2018), Perwakilan PBB di Sudan (UNMISS) Selatan mengatakan, ada sekitar 102 wartawan dan aktivis yang mengalami kekerasan. Mereka diperlakukan sewenang-wenang ketika bertugas. Bahkan, kabarnya pemerintah setempat sering menolak visa untuk koresponden asing di sana.
“Wartawan sering menjadi korban kekerasan di Sudan Selatan. Pemerintah memberlakukan aturan yang terlalu ketat bagi jurnalis yang bertugas di wilayah Sudan Selatan. Akibatnya, mereka akan mendapat perlakuan tak menyenangkan jika menuliskan berita yang dianggap menghina pemerintah,” kata perwakilan UNMISS, David Shearer.
Peraturan dan kekerasan tersebut memberikan dampak buruk bagi masa depan media massa. Seorang jurnalis tidak bisa dengan leluasa menuliskan informasi, apalagi jika sifatnya merugikan pemerintah.
“Kekerasan ini memberikan efek buruk pada kebebasan berekspresi. Selain itu, peraturan yang ketat itu mempersempit ruang diskusi publik,” sambung David Shearer.
David Shearer menambahkan, ada sembilan perusahaan media massa yang ruang geraknya dibatasi. bahkan, ada sekitar 20 wartawan asing yang ditolak masuk ke negara itu setelah menerbitkan laporan yang tidak disukai pemerintah. Mereka dianggap sebagai wartawan yang berbahaya bagi pemerintah Sudan Selatan.
Maklum saja, selama ini wilayah Sudan memang dilanda konflik. Perang sipil yang terjadi selama empat tahun belakangan membuat jutaan penduduk negara ini terpaksa mengungsi. Hal inilah yang menjadi fokus utama para jurnalis. Sayang, pemberitaan soal krisis kemanusiaan ini dianggap sensitif sehingga tidak disukai pemerintah.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
