PBB: Pascatsunami, Indonesia lebih siap hadapi bencana

New York--Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Rabu, melaporkan bahwa lima tahun setelah mengalami bencana hebat tsunami, Indonesia makin siap menghadapi bencana alam.

“Secara umum, kami melihat bahwa tsunami memberikan kami kesempatan untuk meningkatkan diri, tidak hanya di Aceh, tapi juga di tingkat nasional,” kata pejabat OCHA-Indonesia, Titi Moektijasih, saat berbicara di Pusat Media PBB, New York, dalam rangka Hari Kemanusiaan Dunia yang diperingati pada Rabu.

Promosi BRI Kantor Cabang Sukoharjo Salurkan CSR Senilai Lebih dari Rp1 Miliar

Dari kacamata positif, bencana tsunami pada 26 Desember 2004 yang melanda Aceh dan Sumatra Utara –hingga menewaskan lebih dari 100.000 warga Indonesia, telah memacu Indonesia untuk meningkatkan mekanisme dalam menangani bencana alam.

Menyangkut masalah politik, tsunami juga menjadi pemacu tercapainya kesepakatan damai antara pemerintah dan separatis di Aceh, yang sebelumnya dilanda konflik separatisme selama 70 tahun.

“Setelah tsunami, parlemen dan masyarakat kami bekerja sama menerapkan aturan hukum menyangkut upaya menangani bencana, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ada rancangan undang-undangnya, namun sebelumnya tidak pernah dibahas,” kata Titi.

Aturan hukum tersebut memiliki cakupan luas.

“Baru diterapkan. Tapi masyarakat di lapangan telah mulai melakukan pembangunan kembali dan infrastruktur penting juga sudah mulai dibangun,” katanya.

Titi sendiri adalah salah satu korban tsunami dan satu-satunya dari tiga anggota staf OCHA yang selamat dari bencana tersebut.

Pascatsunami, Titi telah berkunjung ke Aceh pada bulan Maret 2005, September 2007, dan Februari 2008.

Dari hasil kunjungannya itu, ia melihat Aceh telah mengalami berbagai perubahan penting dalam bentuk fisik.

Ia juga meyakini bahwa masyarakat Aceh tidak lagi hidup dalam kecurigaan –seperti yang kerap terjadi pada masa-masa pasukan pemerintah memerangi para pemberontak Aceh.

Sementara itu, PBB pada Rabu untuk pertama kalinya memperingati Hari Kemanusiaan Dunia, ditandai dengan upacara peletakan karangan bunga di Markas Besar PBB, New York.

Upacara itu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan diikuti oleh para pejabat dan staf Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Majelis Umum PBB tahun lalu menetapkan tanggal 19 Agustus sebagai Hari Kemanusiaan Dunia untuk mengenang insiden pemboman di Hotel Canal di Baghdad, Irak, pada tahun 2003 yang menewaskan 22 anggota staf PBB, termasuk utusan PBB untuk Irak, Sergio Vieira de Mello.

ant/fid