Jakarta (Espos) – Perlu tidaknya penggunaan hak angket DPR untuk kasus mafia pajak, lebih tepat disebut ‘perang’ antara Partai Demokrat (PD) dan Golkar, dibanding PD dan PDIP. Namun yang menentukan siapa pemenangnya justru tergantung tiga partai politik lain.
“Tiga parpol itu Gerindra, PPP dan PKS,” ujar Burhanudin Muhtadi, pengamat politik dari LSI, Senin (21/2).
Promosi BRI Pastikan Video Uang Hilang Efek Pemilu untuk Bansos adalah Hoaks
Menurutnya, peran paling menentukan ada di tangan Gerindra. Hal ini tercermin dari penegasan Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto yang tidak ingin mengikuti irama partai lain, meski belum ada sikap resmi dari fraksi Gerindra di DPR.
“Kita tahu Gerindra berkepentingan mendorong Prabowo sebagai Capres 2014 dan PD belum punya kandidatnya. Jadi ini investasi politik besar untuk Gerindra,” terang Muhtadi.
Keputusan final Gerindra akan ditentukan pada hasil lobi dan komunikasi politik yang dilakukan PD dan Gerindra sepanjang hari ini. Bila terjadi kesepatan antara PD dan Gerindra tentang penolakan kasus mafia pajak, sidang Paripurna Selasa (22/2), PKS diyakini akan bergabung juga.
“Sebab gabungan antara Demokrat, PAN, PKB, Gerindra, dan PPP sudah mencapai 51% suara. Memang belum aman, tapi di atas kertas mereka sudah mayoritas dan PKS pasti tak mau di pihak yang kalah,” jelasnya.
Menyinggung kecenderungan mendukung hak angket yang PKS tampilkan selama ini, di mata Muhtadi, Sikap PKS itu merupakan upaya meraih kembali simpatisannya dari kalangan terpelajar. Di samping sebagai bargaining politik PKS terhadap PD menjelang reshuffle kabinet.
Jika akhirnya PKS berbalik menolak hak angket, lanjut Muhtadi, maka hanya PDIP dan Hanura yang menemani Golkar. Meski politisinya dikenal pragmatis, kecil peluang Fraksi Golkar menarik dukungannya, sebab DPP Golkar menilai isu mafia pajak telah mencemarkan nama baik partai dan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar.
“Memang sepertinya Golkar bunuh diri, tapi tampaknya bagi Golkar ini sudah harga mati. Jadi nanti yang head to head, PD vs Golkar,” ujarnya.
Lantas bagaimana dengan PDIP dan Hanura? Bukannya bisa saja yang didekati PD adalah keduanya sehingga yang mendukung hak angket hanya Golkar dan otomatis kalah dalam voting? “Prinsipnya politisi itu konsisten untuk tidak konsisten. Di politik semua bisa terjadi,” ujarnya.
dtc/try
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
