Solopos.com, JAKARTA—Partai Buruh menyerukan tidak memilih calon presiden (capres) yang diusung partai politik yang setuju dengan UU Cipta Kerja.
Seruan itu disampaikan setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) menjadi UU oleh DPR pada Selasa (21/3/2023).
Promosi Safari Ramadan BUMN 2024 di Jateng dan Sulsel, BRI Gelar Pasar Murah
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pihaknya bersama elemen kelas pekerja akan mengampanyekan untuk menolak UU Cipta Kerja, termasuk tidak memilih para pendukung aturan ini.
“Secara politik, Partai Buruh bersama asosiasi serikat buruh, serikat petani, dan kelas pekerja akan mengampanyekan jangan pilih capres yang setuju dengan omnibus law UU Cipta Kerja, jangan pilih parpol [partai politik] yang setuju dan sudah mengesahkan omnibus law Cipta Kerja,” kata Said dikutip Kamis (23/3/3023).
Sebagai informasi, DPR resmi mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, Selasa lalu.
Ada dua fraksi yang menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU, yakni Demokrat dan PKS. Selebihnya, partai lain menyetujui pengesahan.
Said memastikan Partai Buruh akan melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU Cipta Kerja.
Said meminta dua parpol yang menolak menunjukkan konsistensinya dengan menjadi saksi fakta saat dibutuhkan.
“Terhadap dua partai yang menolak akan diuji, mau nggak jadi saksi fakta,” ujarnya.
Tujuh fraksi yang menyatakan setuju disahkannya UU Cipta Kerja meliputi Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
