Paripurna soal Darmin diwarnai walk Out, SBY diminta instropeksi

Jakarta – Keputusan pengesahan Darmin Nasution sebagai Gubernur BI dalam rapat Paripurna DPR diwarnai aksi walk out (WO) oleh FPDIP dan Fraksi Hanura DPR. Atas kejadian ini, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta Presiden SBY dan pemerintah menjadikan kasus ini menjadi pelajaran berharga.

“Tadi keputusannya telah sesuai dengan prosedur, mekanismenya sangat dramatis. Tapi saya bangga menyaksikan dinamika politik yang demikian hebat di DPR,” kata kata Priyo usai rapat Paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/7).

Promosi BRI Kembali Gelar Program Pemberdayaan Desa Melalui Program Desa BRILiaN 2024

“Positifnya adalah saya melihat supaya pemerintah dan presiden tahu serta menyaksikan, apapun keputusan di pos-pos penting agaknya Istana harus berunding dengan DPR,” imbuh Priyo.

Menurut politisi Golkar ini, dinamika rapat paripurna soal Darmin tidak akan membatalkan putusan yang telah diambil. Sebaliknya, hasil keputusan paripurna soal Darmin hari ini akan segera diproses dengan cepat.

“Karena yang mendukung 7 fraksi, ya sudah. Secara politik itu sah, secara tata krama dan aturan di DPR juga sah. Tetapi dari nuansa politiknya meskipun sah, tetap dengan
catatan yang sembilan tadi dan termasuk 2 fraksi yang WO,” terangnya.

Priyo membantah keberhasilan Darmin menjadi Gubernur BI karena operasi politik Golkar di Setgab koalisi. “Nggak. Ini agenda yang dimunculkan DPR. Setgab tidak membicarakan khusus mengenai ini. Itu kenapa pada saat fit and proper test pun anda juga bisa lihat sendiri Golkar termasuk kritis sekali mengenai masalah ini,” tegas Priyo.

dtc/tya