SOLOPOS.COM - Presiden Jokowi dan motor Chopperland di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sabtu (20/1/2018). (Instagram/kemensetneg.ri)

Pemda dinilai tidak taat soal pencabutan perda bermasalah dan memicu kegeraman Presiden Jokowi.

Solopos.com, JAKARTA — Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengeluhkan rendahnya ketaatan pemerintah daerah (pemda) dan sulitnya menembus birokrasi daerah.

Promosi Direktur BRI Tinjau Operasional Layanan Libur Lebaran, Ini Hasilnya

Direktur Eksekutif KPPOD Robert Andi Jaweng mengatakan dari 3.101 Peraturan Daerah (Perda) yang dibatalkan oleh Presiden dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hanya sebagian kecil yang benar-benar dibatalkan daerah.

“Jawa Tengah bahkan menunjukkan kategori ketaatan yang sangat rendah, hanya 1% Perda yang dibatalkan, benar-benar dibatalkan di daerah. Bahkan Papua 0%, sama sekali tidak ada,” katanya dalam Members’ Gethering Apindo di Jakarta, Senin (29/1/2018).

Bahkan, dia menambahkan, hanya 75 kabupaten/kota yang benar-benar menindak lanjuti pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Robert juga menjelaskan sulitnya menembus sistem birokrasi di daerah dan keputusan yang diambil pemerintah pusat tidak dapat langsung terlaksana di daerah.

Karena Kemendagri dalam setiap keputusan pembatalannya harus mengeluarkan Surat Keputusan (SK), artinya harus ada SK untuk setiap pembatalan Perda yang jumlahnya mencapai 3.101 tersebut.

“Apakah memang setiap 3.000 [pembatalan Perda] itu, sudah keluar SK-nya satu persatu, karena tidak boleh SK jamak, saya rasa baru 30% yang telah dikeluarkan SK-nya,” jelasnya.

Ditambah lagi, pembatalan dari pemerintah pusat akan sah jika pemda telah menyetujuinya dalam sidang pleno. “Dan memang [harus diakui] banyak sekali kendalanya di sini, memang wajar kalau Presiden mengeluh dan marah karena daerah memberlakukan izin yang [sulit],” katanya.

Penghapusan perda yang begitu banyak, membutuhkan koordinansi vertikal dan horizontal yang kuat. “Jadi ini merupakan model yang membutuhkan kordinasi, bayangkan kalau Menteri tidak puas dengan koordinasi vertikal dan horizontal dengan daerah, maka konstruksi ini bisa lama untuk jadi efektif,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya