Pansus Angket KPK Cek Cerita Niko Soal Rumah Sekap

Pansus Angket KPK akan mengecek cerita Niko soal rumah sekap yang menurut KPK adalah safe house.

Solopos.com, JAKARTA — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap KPK Mukhamad Misbakhun akan meminta Pansus mengecek safe house yang digunakan penyidik untuk mengkondisikan Niko Panji Tirtayasa. Dalam keterangannya kepada pansus, Niko menyebutnya sebagai rumah sekap.

Promosi Mudah dan Praktis, Nasabah Bisa Bayar Zakat dan Sedekah Lewat BRImo

Sebelumnya, Niko dipanggil Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK untuk dimintai keterangan. Niko menceritakan saat dirinya menjadi saksi saat KPK memproses kasus suap pilkada yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar

“Istilah rumah sekap memang datang dari Saudara Niko Panji Tirtayasa saat memberikan keterangan dibawah sumpah di depan Pansus Hak Angket DPR tentang KPK. Sehingga penggunaan istilah rumah sekap itu muncul,” kata Misbakhun di Jakarta, Minggu malam (6/8/2017).

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menanggapi pernyataan Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK, Masinton Pasaribu, yang mengatakan KPK memiliki rumah sekap untuk mengondisikan saksi palsu.

Febri menyayangkan ada yang tidak bisa membedakan antara safe house untuk kebutuhan perlindungan saksi, dengan rumah sekap. Di sisi lain, saat Pansus menghadirkan Niko beberapa waktu lalu, Misbakhun menanyakan langsung kepadanya atas penggunaan istilah rumah sekap.

Menurut Niko, dia menyebut rumah sekap karena merasa disekap di sebuah rumah tanpa bisa berhubungan dengan pihak luar termasuk keluarga. Saat itu dia memang tidak boleh menggunakan alat komunikasi dengan siapapun dan dijaga ketat oleh anggota kepolisian dari satuan Brimob.

“Sehingga saudara Niko Panji Tirtayasa mengaku bahwa dia dipaksa bersaksi palsu dengan iming-iming uang, liburan mewah menggunakan private jet, dan pembagian harta sitaan milik Muchtar Effendi. Pengkondisian Niko Panji Tirtayasa sebagai saksi palsu adalah di rumah sekap tersebut,” ujarnya.

Misbakhun mengklaim dalam keterangannya di depan Pansus Angket DPR, Niko Panji Tirtayasa mengaku pernah dibuatkan kartu tanda penduduk (KTP) palsu oleh oknum penyidik KPK. Katanya, Niko dibuatkan nama Miko, Kiko, dan Samsul Anwar untuk kepentingan di pengadilan.

Menurut politikus asal Partai Golkar tersebut dalam audit keuangan BPK yang masuk ke Pansus Hak Angket DPR tidak ada biaya terkait dengan safe house. Selain itu tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk sewa fasilitas tersebut.

Dia menyebut, bendahara KPK dalam menyewa safe house harus memungut PPN atas sewa gedung dan memotong PPh sesuai Pasal 23 untuk sewa.

Sampai saat ini, lanjut dia, apa yang disampaikan oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah terkait rumah sekap atau safe house tidak tergambarkan sebagai sebuah proses yang transparan dan akuntabel secara keuangan dan dari sisi kewajiban perpajakan.

“KPK harus bisa menjelaskan dari mana dana yang dipakai untuk membayar Niko berlibur, termasuk sewa private jet, membayar uang bulanan, menyewa safe house atau rumah sekap tersebut,” tegasnya.