Pajak Final 1% untuk Koperasi Dinilai Memberatkan

Pasalnya, koperasi harus membayar pajak meski tidak mendapatkan untung sekalipun

Harianjogja.com, SLEMAN-Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LePPeK) Jakarta menilai ketentuan pajak final 1% memang seharusnya segera direvisi, apalagi dibebankan kepada koperasi. Hal itu disampaikan dalam gathering bertajuk Pajak Berkeadilan untuk Koperasi di Ruang Seminar Fakultas Pertanian UPN Veteran Jogja, Selasa (31/10/2017).

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LePPeK) Jakarta Suroto dalam kesempatan itu mengatakan, jika terus berlanjut, maka satu per satu koperasi akan berguguran. Pasalnya, koperasi harus membayar pajak meski tidak mendapatkan untung sekalipun. Karena isu pajak termasuk sensitif, maka ia menyarankan akademisi melobi ke sejumlah pemangku kepentingan.

“Mungkin para akademisi bisa menulis surat atau meminta audiensi dengan DPR, atau menteri keuangan, menteri koperasi itu akan baik sekali. Tanpa langkah politis itu tidak mungkin [merubah aturan pajak koperasi,” tegas dia.

Dosen Fakultas Ekonomi UPN Veteran Jogja Yuni Istanto mengatakan, konsep berkeadilan dalam pajak tampaknya belum sepenuhnya berjalan. Karena filosofinya koperasi disamakan dengan usaha lainnya. Ia khawatirkan jika aturan itu diteruskan maka tidak
ada koperasi yang berkembang atau bahkan mati. Apabila terjadi, justru akan berdampak pada menurunnya target pajak.

Yuni menilai fatal terkait ketentuan pajak final 1% yang akhirnya dikenakan kepada semua pihak tak terkecuali koperasi. Pelaku usaha kecil seperti koperasi diberlakukan 1% akan sangat ketakutan. Menurutnya, koperasi menjadi korban untuk memenuhi target pajak. “Dulu bukan target koperasi itu, [perusahaan] yang besar-besar itu harusnya,” ujarnya.