Solopos.com, JAYAPURA — Dua Polres di Papua berbeda sikap terkait rencana aksi unjuk rasa penolak daerah otonomi baru (DOB) Papua yang akan dilaksanakan, Selasa (10/5/2022).
Polresta Jayapura memastikan akan membubarkan aksi sedangkan Polres Jayawijaya membolehkan unjuk rasa namun dibatasi waktunya.
Promosi Cerita Penjual Ayam Kampung di Pati Terbantu Kredit Cepat dari Agen BRILink
Kepala Polresta Jayapura Kota, Komisaris Besar Polisi Gustav Urbinas, menegaskan aparat akan membubarkan demonstrasi jika jadi digelar.
Menurutnya, sebanyak 1.000 personel gabungan tentara dan polisi disiagakan untuk mengantisipasi aksi demo penolakan pembentukan DOB dan Otsus yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan Petisi Rakyat Papua (PRP).
“Kami akan bertindak tegas dengan dan meminta PRP mengurungkan niatnya untuk berdemo,” kata Urbinas, di Jayapura, Papua, Senin, seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Ia menegaskan, bila ada kelompok yang muncul akan ditindak tegas dengan membubarkan secara paksa sesuai prosedur.
Baca Juga: Mendagri Ingatkan Perlu Evaluasi untuk Memantau Kemajuan Otsus
Polisi tidak pernah menutup ruang demokrasi untuk menyampaikan aspirasi, asalkan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam UU Nomor 9/1998.
“Terkait rencana aksi demo Selasa (10/5) di Jayapura, tidak memenuhi syarat formal sesuai aturan bahkan surat pemberitahuan maupun izin diberikan seperti pencuri, dimana mereka datang kasih surat tanpa memberitahu apa tujuannya dan langsung melarikan diri,” kata Urbinas.
Ia berharap masyarakat bijak, dalam menyikapi itu, jangan mau ikut sesuatu yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain.
Baca Juga: Mahfud Md: 82 Persen Rakyat Papua Setuju Pemekaran Wilayah
Masyarakat juga diharapkan beraktivitas seperti biasanya dan tidak perlu ikut-ikutan dalam aksi tersebut karena demo tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, TNI-Polri akan memberikan rasa aman dan nyaman,” kata dia.
Tindakan berbeda dilakukan Polres Jayawijaya. Polres Jayawijaya menyiagakan 400 personel gabungan Polri dan TNI untuk mengawal pengunjuk rasa yang hendak menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya.
Baca Juga: Unjuk Rasa Berujung 2 Warga Tewas, Polda Papua Periksa 7 Polisi
Kapolres Jayawijaya AKBP Muh Safei di Wamena, Senin, mengatakan sudah berkoordinasi dengan penanggung jawab aksi terkait dengan rencana tersebut.
“Personel polres ditambah batalyon (TNI) kurang lebih 400 personel yang kita siapkan di pos-pos penjagaan dan di titik-titik massa. Kita akan kawal sampai DPRD, setelah mereka menyampaikan lalu bubar sesuai waktu yang ditentukan,” katanya.
Kelompok yang hendak melaksanakan demonstrasi itu sama seperti yang sudah dua kali pernah mereka lakukan. Mereka tidak menerima klaim yang berkembang bahwa 85 persen warga Papua menerima pembentukan DOB.
Baca Juga: Papua Jadi 5 Provinsi, Pengamat Tekankan Kajian
Kepolisian Jayawijaya memberikan izin kepada warga untuk menyampaikan aspirasi namun waktunya dibatasi hanya 1 jam terhitung sejak pukul 10.00 WIT sesuai waktu yang disebutkan dalam selebaran yang dibagikan.
Pembatasan itu dimaksudkan agar aksi ini tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang hendak menyebabkan kekacauan atau kericuhan.
“Paling lama aksi itu 1 jam 15 menit. Itu sudah paling maksimal. Kalau bicara 20 menit di kali empat orang berarti sudah 80 menit berarti satu jam 20 menit itu konsep pembicara saja, kalau lebih dari itu sudah omong kosong dan mereka paham maksud saya,” katanya.
Baca Juga: Golkar dukung pemekaran wilayah Provinsi Papua
Kepolisian telah menyampaikan juga agar demonstrasi itu tidak melibatkan banyak orang.
“Jadi melihat situasi, 20 atau 10 datang ke sana, sampaikan tujuan mereka untuk tanggal 10 Mei,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
