Ormas Gafatar menjadi perhatian pemerintah terkait nasib anak-anak pengikut Gafatar.
Solopos.com, JAKARTA – Pemerintah daerah diminta menjamin anak-anak pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) mendapatkan hak atas pendidikan, sama seperti anak yang lain.
Promosi Bertabur Bintang, KapanLagi Buka Bareng BRI Festival 2024 Diserbu Pengunjung
“Bila ada daerah yang tidak memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak itu, maka harus ditegur oleh pemerintah pusat [Kemendagri],” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan di Kantor Wapres di Jakarta, Selasa (26/1/2016).
Anies mengatakan Kemendikbud tidak menyusun materi atau kurikulum khusus bagi anak-anak tersebut. “Perlakuan terhadap mereka sama seperti pada anak-anak Indonesia lainnya. Begitu mereka pindah ke sebuah tempat, harus mendapatkan pelayanan pendidikan, tidak boleh mendapatkan penolakan,” kata dia.
Anies menyebutkan berdasarkan data Kemendikbud, anak-anak yang pernah tergabung dalam kelompok terlarang tersebut terdiri atas 38 anak usia pendidikan anak usia dini, 315 anak usia sekolah dasar, 102 anak usia sekolah menengah pertama, serta 105 anak usia sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan.
Selama tergabung dengan Gafatar, ratusan anak-anak tersebut tidak mengenyam pendidikan formal di bangku sekolah. Mereka rata-rata mendapatkan pendidikan di rumah atau belajar secara mandiri.
Anak-anak tersebut selama di Kalimantan Barat tersebar di delapan kabupaten, yakni Mempawah, Bengkayang, Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, Melawi, Sintang, dan Kubu Raya.
Mereka berasal dari 14 provinsi yakni Aceh, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Tengah.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
