Organisasi HAM: Pertumpahan Darah pada Pemilu Masa Lalu Jangan Sampai Terulang

Solopos.com, JAKARTA–Organisasi Hak Asasi Manusia (HAM), Human Rights Watch, mewanti-wanti pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia agar berjalan dengan damai dan demokratis.

Inforamsi yang dihimpun Solopos.com, Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari. Pada pemilu itu masyarakat memilih presiden-wakil presiden, anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten/kota, dan anggota DPD.

Promosi Program Pemberdayaan BRI Bikin Peternakan Ayam di Surabaya Ini Berkembang

Kemudian, akan digelar pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27 November. Pada kesempatan itu masyarakat memilih gubernur-wakil gubernur dan bupati/wali kota-wakil bupati/wakil wali kota.

Peneliti Indonesia Andreas Harsono mengatakan dalam memilih seorang pemimpin harus dilakukan melalui pemilihan umum (pemilu) yang tertib. Pemilu bukan hanya untuk mencari pemimpin baru.

“Pemilu bukan sekadar memilih pemimpin baru atau ibaratnya seperti menggantikan konten yang lama dengan yang baru, namun mempertahankan dan memilih pemimpin yang lebih baik pada arah nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Jadi itu tujuan demokrasi,” sebut Andreas dalam press conference Human Right Watch di Jakarta pada Kamis (12/1/2023).

Andreas berpesan kepada seluruh masyarakat lebih bijaksana dalam menyelenggarakan pemilu. Dengan begitu, ini akan menghindari adanya korban jiwa yang seharusnya tidak boleh sampai terjadi.

“Pergantian pemimpin harus dilakukan dengan cara yang damai. Kalau tidak menggunakan demokrasi setiap kali terjadi perubahan pemimpin, itu bisa berdarah,” kata Andreas.

“Kita belajar dari pergantian Presiden Soekarno ke Soeharto, kemudian juga dari pergantian Presiden Habibie ke Presiden Wahid [Abdurrahman Wahid atau Gus Dur], di situ ada 90.000 orang mati. Jadi itu substansi dari sekarang, banyak orang jadi takut bila terjadi pemilihan umum,” sambungnya.

Andreas melanjutkan pemilihan pemimpin harus menghindari penggunaan embel-embel agama. Sebab, inilah yang memicu adanya perpecahan dan menyebabkan korban jiwa.

“Karena memakai sentimen-sentimen agama ini tidak boleh, kita harus menggalang suara yang satu. Saya kira embel-embel agama itu jalan yang salah. Polisi kita harus berani,” kata Andreas.

Dia juga menyebut calon pemimpin harus beradu secara sehat soal siapa di antara mereka yang bisa menjadi pemimpin yang lebih baik untuk memperbaiki keadaan Indonesia.

“Mungkin bersaing dengan program-program dan yang lainnya agar demokrasi di Indonesia semakin bermutu. Menurut saya tidak boleh atau tidak elok buat politisi bersaing dengan menggunakan kebencian,” ulasnya.

Andreas berharap dalam pemilu ini tidak ada satupun politikus dari Aceh sampai Papua yang memiliki niat buruk saat mencari dukungan masyarakat. Dia berpesan jangan sampai menggunakan kebencian untuk mendapatkan suara. Itu akan merusak demokrasi, baik terhadap minoritas agama, minoritas gender, minoritas seksualitas, maupun disabilitas.

“Saya selalu ingat sebuah kata yang bikin saya trauma kata itu dalam bahasa Madura, mateh kebih. Dari 1999 sampai 2001 ketika banyak orang Madura di bumi sebagian saya kenal mereka selalu bilang dalam bahasa Madura semua mati, saudara saya semua mati. Kenapa? karena waktu itu terjadi pergantian pemimpin dan gubernur,” kata Andreas.

“Berbahaya sekali menggunakan sentimen-sentimen kebencian di dalam pergantian pemimpin, kita tidak boleh sampai seperti itu. Namun, saya tahu bahwa meski dilarang juga tidak mungkin ada kebebasan untuk ekspresi yang secara ideal. Harusnya tidak membatasi berbagai macam sentimen ini, tetapi ketika sudah ada kata bunuh, bakar, binasa, musnahkan, dan seterusnya, saya kira harus ada upaya-upaya yang serius buat menghindari para politisi kita menggunakan kata-kata yang berbau kekerasan,” sambungnya.