Solopos.com, SOLO—Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS Solo merespons keputusan pemerintah untuk membatalkan kebijakan kenaikan besaran uang kuliah tunggal (UKT). BEM UNS menyatakan akan terus mengawal. Kenaikan UKT diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024.
Ketua BEM UNS Solo, Agung Lucky Pradita mengatakan pihaknya akan terus mengawal sampai hal tersebut terealisasi.
Promosi Peduli Sesama, BRI Peduli Bantu Korban Terdampak Erupsi Gunung Ruang
“Karena sampai hari ini pun belum ada keputusan secara resmi mengenai penurunan biaya pendidikan tinggi, apalagi dari Permendikbudristek No. 2/2024 belum ada pencabutan,” kata dia ketika dihubungi Solopos.com, Senin (27/5/2024).
Agung menyatakan pembatalan kenaikan UKT itu perlu dikawal realisasinya lantaran sampai saat ini sejumlah kampus negeri di Indonesia masih mematok biaya kuliah yang tinggi.
“Kami sebagai mahasiswa biaya pendidikan tinggi bisa murah agar bisa diakses oleh semua kalangan,” kata dia.
Sementara itu Plt. Wakil Rektor Umum dan SDM UNS Solo, Muhtar mengatakan saat ini pihaknya menunggu surat resmi dari Kemendikbudristek terkait UKT. Dia mengatakan pada prinsipnya UNS akan mengikuti skema yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Kalau ada pembatalan artinya kembali seperti dulu, ya tidak apa, tapi sampai sekarang belum ada surat resmi ke kita, petunjuknya seperti apa,” kata dia.
Sementara dilansir Antara, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, mengatakan keputusan pembatalan kenailan UKT tersebut diambil setelah pemerintah berdialog dengan para rektor universitas dan mendengar aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait isu yang belakangan menjadi sorotan publik ini.
“Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT pada tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN (perguruan tinggi negeri),” kata Nadiem usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Dia menjelaskan untuk tahun ini, tidak ada mahasiswa yang akan terdampak kebijakan kenaikan UKT, sementara pemerintah akan mengevaluasi satu per satu permintaan dari perguruan tinggi untuk peningkatan UKT tahun depan.
“Jadi ini benar-benar suatu hal, aspirasi yang kami dengarkan (dari) masyarakat dan juga kami ingin memastikan bahwa kalau pun ada kenaikan UKT harus dengan asas keadilan dan kewajaran. Itu yang akan kita laksanakan,” tutur Nadiem.
Sementara itu untuk detail skema pembatalan UKT tersebut, Nadiem mengatakan akan diumumkan dalam waktu dekat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Dikti Ristek).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
