Mutasi Polri telah bergulir. Kini, giliran Presiden Jokowi menentukan kandidat pengganti Jenderal Pol. Sutarman sebagai Kapolri. Terima saran KPK dan PPATK?
Solopos.com, JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dirjen Pajak, serta Komnas HAM untuk menelusuri rekam jejak calon kapolri pengganti Jenderal Pol. Sutarman.
Promosi BI Rate Naik, BRI Tetap Optimistis Penyaluran Kredit Tumbuh Double Digit
Menurut Wakil Koordinator ICW, Agus Sunaryanto, ?keterlibatan lembaga atau komisi negara dalam penyaringan para calon kapolri itu dapat memunculkan sosok Kapolri terbaik. Selain itu bisa menghasilkan nama yang bersih dari kasus, termasuk kepemilikan rekening gendut.
“Untuk mendapatkan figur Kapolri yang terbaik, maka kami meminta Presiden Jokowi melibatkan KPK, PPATK, Dirjen Pajak, dan Komnas HAM untuk memberikan masukan mengenai rekam jejak para calon Kapolri,” tutur Agus dalam konferensi persnya di Kantor ICW Jakarta, Jumat (9/1/2014).
Selain itu menurut Agus, pihaknya juga mengimbau kepada Presiden Jokowi untuk membuka diri dan menerima saran serta masukan dari semua elemen masyarakat terkait dengan rekam jejak calon kapolri. “Membuka diri terhadap masukan dari semua pihak masyarakat dan media mengenai rekam jejak calon kapolri,” kata Agus.
Seperti diketahui, saat ini banyak bermunculan sejumlah nama ?calon kapolri baik yang berbintang tiga maupun berbintang dua. Seperti nama Komjen Pol Budi Gunawan, Komjen Pol Suhardi Alius, Komjen Pol Badrodin Haiti, Irjen Pol Safruddin Pudji Hartanto dan Irjen Unggung Cahyono serta beberapa nama lainnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
