Solopos.com, SOLO — Ketua Real Estat Indonesia (REI) Komisariat Soloraya, SS Maharani, menyatakan sudah tidak mungkin untuk membangun rumah subsidi bagi warga berpenghasilan rendah atau pekerja bergaji UMK di wilayah Kota Solo.
Promosi Simak! 5 Tips Cerdas Sambut Mudik dan Lebaran Tahun Ini
Dengan harga tanah yang mencapai jutaan rupiah per meter persegi, pengembang akan berpikir seribu kali untuk membangun rumah dengan Rp150 jutaan. Belum lagi soal harga material yang relatif mahal untuk menghasilkan bangunan berkualitas.
“Untuk di Solo rumah subsidi jelas tidak mungkin. Karena Solo ini ibaratnya adalah metropolitan. Sehingga tidak mungkin harga tanah di Soloraya bisa untuk harga Rp150 juta per unit,” ungkapnya saat ditemui Solopos.com di kantornya, Selasa (23/8/2022).
Maharani menjelaskan DPP REI sudah mengajukan permintaan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR agar ada kenaikan harga rumah bersubsidi. Sebab pada praktiknya kenaikan harga itu dinilai sudah tidak bisa dibendung.
Pertimbangannya kenaikan harga berbagai material bangunan seperti bata merah, bata ringan, besi, keramik, dan material lainnya. “Kalau bisa naik di angka 20 persen, ya minimal 10 persen. Kalau naik tujuh persen jelas kurang,” ujarnya.
Baca Juga: Pekerja Bergaji UMK Solo 2022 Ingin Beli Rumah Subsidi? Begini Penghitungannya
Lebih jauh, Maharani mengatakan para pengembang perumahan bersubsidi sudah beralih ke lahan di daerah-daerah penyangga Soloraya. Tidak hanya di wilayah sekitar atau yang berbatasan dengan Solo, tapi hingga Klaten, Wonogiri, dan Sragen.
Daerah Penyangga
“Kadang Solo itu unik, karena pegawai-pegawai di Solo itu dari daerah penyangga. Orang Sragen dikasih di Karanganyar tidak mau, minta di Sragen. Mungkin dekat dengan keluarga atau bagaimana. Sehingga naik motor pun dilakukan,” katanya.
Mengenai sulitnya membangun rumah subsidi di Kota Solo, Maharani mengatakan REI Komisariat Soloraya sebenarnya punya solusi untuk pemenuhan kebutuhan rumah murah bagi MBR dan pekerja bergaji UMK di Solo. Solusi itu berupa hunian vertikal namun bukan rusunawa.
REI mengusulkan agar pemerintah membangun apertemen. “Solo itu merencanakan untuk rusun. Tapi dari REI mbokyao jangan rusun. Kalau rusun kan terlalu kumuh. Sehingga REI mengajukan semacam apartemen. Pemkot Solo bisa kerja sama dengan REI, atau kami sendiri untuk apartemen,” urainya.
Baca Juga: Cicilan Rumah Subsidi sampai 50% UMK Solo 2022, Pekerja Harus Putar Otak
Seperti diberitakan, pembangunan rumah subsidi di Kota Solo sudah terhenti sejak 2017. Bahkan untuk rumah komersial pun sangat minim. Dalam lima tahun terakhir, hanya ada dua perumahan komersial baru yang dibangun di Solo.
Pertama, The Nyaman Riverside di Ngipang, Kadipiro, Banjarsari, Solo, dan kedua, Jasmine Regency di Jebres, Solo. The Nyaman Riverside, berdasarkan pantauan Solopos.com, Minggu (21/8/2022), juga belum ada penghuninya meski sudah dipasarkan sejak 2018.
Ketersediaan Lahan
Dari 17 kaveling yang ditawarkan, baru ada empat rumah contoh yang dibangun. Padahal, meski berada di pinggiran Kota Solo, The Nyaman Riverside berada di lokasi yang cukup strategis. Dekat RSUD Ngipang dan Kampus Unisri.
Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperum KPP) Solo, Sirat Handoko, mengakui saat ini hampir tidak ada lagi pembangunan perumahan, baik rumah subsidi maupun komersial.
Baca Juga: Kisah Pekerja Bergaji UMK Solo Berburu Rumah Subsidi, Sempat Tertarik tapi
Minimnya ketersediaan lahan dan harga tanah yang mahal membuat pengembang berat untuk membangun perumahan di Solo. Pemkot berupaya memenuhi kebutuhan hunian bagi MBR dengan membangun rusunawa. Sudah ada tujuh rusunawa yang dibangun dan dihuni di Solo.
Sirat mengatakan Pemkot Solo menyediakan serta mengajukan tiga lahan lagi untuk dibangun rusunawa ke pemerintah pusat pada tahun ini. Ketiga lokasi itu yakni Pondok Boro di Kelurahan Nusukan, kawasan Putri Cempo di Kelurahan Mojosongo, dan lahan HP 148 di Mojosongo.
Namun dari ketiga lokasi itu yang dipilih untuk membangun rumah susun sewa adalah HP 148 di Mojosongo, Solo. “Yang Pondok Boro itu kurang luas lahannya. Ke depan kami mencoba mengusulkan lagi kepada pemerintah pusat,” tuturnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
