JAKARTA- Majelis Permusyawaratan Rakyat merespon peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh hari ini. MPR berharap pers nasional mampu kembali kepada independensinya.
“Memperingati Hari Pers Nasional (HPN) ke-27, kita semua dan insan pers khususnya, harus mampu mengembalikan independensi pers. Kini pers telah jadi industri. Liberalisasi ekonomi melanda dunia penyiaran kita. Ini tantangan terbesar. Negara dan penggiat pers sendiri harus mampu mengaturnya secara berkeadilan,” kata Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, Kamis (9/2/2012).
Promosi Klaster Usaha Rumput Laut Kampung Pogo, UMKM Binaan BRI di Sulawesi Selatan
Lukman menilai, saat ini banyak lembaga penyiaran dimonopoli kepemilikannya. Sehingga frekuensi publik yang hakekatnya milik bersama juga didominasi, sementara lembaga penyiaran lokal makin tak berdaya.
“Lembaga Penyiaran Publik (TVRI dan RRI) jadi merana, kalah bersaing dengan yang menggurita,” papar Lukman.
Akibatnya, imbuh Lukman, terjadi sentralisasi konten yang bias Jakarta. Rating, iklan, semuanya ditentukan selera pusat. Info keragaman daerah jadi tertutup.
“Juga marak tayangan sadisme, kekerasan, pornografi, yang diumbar tanpa saringan yang penjelasan yang memadai. Liberalisasi konten sepertinya tanpa kendali,” kritiknya.
Karena itu, lanjut Lukman, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai institusi negara untuk mengawasi praktek penyimpangan terhadap UU Penyiaran harus lebih diberdayakan.
“Pada intinya, semoga peringatan HPN ini juga sekaligus ajang refleksi dan mawas diri atas kondisi dunia pers kita,” tandasnya. detikcom
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
