Solopos.com, SOLO—Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta (MPPS) mengingatkan agar Dinas Pendidikan Kota Solo selalu melibatkan masyarakat dalam setiap pembangunan gedung sekolah baru.
Ketua MPPS, Pardoyo, mengatakan masyarakat seharusnya sudah terwakili komite sekolah. Menurut dia, perlu ada transparansi selama proses pembangunan berlangsung.
Promosi Siap Layani Arus Balik, Posko Mudik BRImo Hadir di Rute Strategis Ini
“Contoh kecil misal Gedung SMPN 5, fasilitas publik yang mestinya pintu dibuka keluar tapi itu ke dalam. Juga ukuran ruang kelasnya tidak standar dan lainnya. Belum SMPN 18, dari hal kecil misal penangkal petir yang salah, proyek yang hanya selesai 75%,” kata dia selepas acara Diskusi Kelompok Terbatas (DKT) Disdik Solo di Hotel Harris Solo, Kamis (1/2/2024).
Dia mengatakan keterlibatan masyarakat didasarkan pada UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tertulis pada Bab XV Pasal 54 tentang Peran Serta Masyarakat, disebutkan peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
Peran serta masyarakat juga bisa diwakili melalui komite sekolah sebagai lembaga mandiri. Dia mengatakan saat ini hampir seluruh sekolah di Kota Solo sudah memiliki komite.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta, menegaskan selama pembangunan gedung sekolah di Solo dalam prosesnya tetap melibatkan masyarakat.
“Kami tidak menutup masukan dan saran masyarakat saat ada pembangunan unit sekolah baru. Tetapi sebatas masukan dan saran, karena bagaimanapun, pembangunan itu, kami berpedoman pada Kemendikbudristek tentang sarana dan prasarana yang wajib ada saat pembangunan unit sekolah baru” kata dia.
Sehingga jika ada masukan di luar pedoman pembangunan unit sekolah baru, dengan sendirinya belum bisa terfasilitasi. Pardoyo mengatakan pihaknya dalam melaksanakan pembangunan selalu berpegang pada aturan yang ada.
“Jadi artinya kami sekolah menampung masukan masyarakat, tetapi mohon maaf, menampung bukan berarti memenuhi, apa yang bisa dilakukan sesuai peraturan akan terpenuhi, tetapi yang tidak maka belum bisa,” kata dia.
Termasuk pihaknya juga mengaku melibatkan pihak sekolah dalam setiap kali pembahasan pembangunan. Menurut dia, pihak sekolah nantinya tinggal meneruskannya ke komite.
“Karena komite sekolah berada di dalam sekolah, dan yang berhubungan dengan dinas itu sekolah. Sehingga yang dilibatkan untuk rapat di kantor dinas adalah kepala sekolah. Nanti kepala sekolah menyampaikan ke teman-teman komite,” kata dia.
Dalam waktu dekat, pada 2024 Disdik Solo merencanakan pembangunan dan renovasi beberapa sekolah seperti SDN Joglo, SDN Madyotaman, SDN Begalon, lanjutan SDN Bromantakan, lanjutan SDN Mojo, SDN Tugu, SMP Khusus Olahraga, SMPN Negeri 6, dan aula TK Pembina Jebres.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
