Solopos.com, JAKARTA — Sama dengan gugatan pasal di KUHP tentang hukuman minimal koruptor, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga tidak menerima gugatan Pasal 218 dan 219 KUHP tentang penyerangan harkat martabat Presiden.
Alasannya sama, majelis hakim MK menilai gugatan itu terlalu prematur karena KUHP yang disahkan Presiden Jokowi pada Januari 2023 baru akan berlaku tiga tahun mendatang.
Promosi Mudah dan Praktis, Nasabah Bisa Bayar Zakat dan Sedekah Lewat BRImo
Mahkamah Konstitusi menyatakan gugatan perkara nomor 7/PUU-XXI/2023 tidak dapat diterima.
“Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan, seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Perkara itu diajukan oleh empat orang pemohon yang terdiri atas dua orang dosen, pembuat konten (content creator), dan mahasiswa.
Mereka menggugat empat pasal pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Pasal-pasal itu meliputi Pasal 218 ayat (1) dan 219 KUHP yang mengatur ancaman hukuman bagi setiap orang yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakil presiden di muka umum, termasuk melakukannya dengan sarana teknologi informasi.
Selain kedua pasal tersebut, para pemohon juga memohon kepada majelis hakim untuk menguji Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 241 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang hukuman untuk setiap orang yang menghina kekuasaan umum atau lembaga negara di muka umum, termasuk melakukannya dengan sarana teknologi informasi.
Dalam pertimbangannya, MK menilai KUHP tersebut baru akan berlaku tiga tahun lagi, yakni pada 2 Januari 2026.
Oleh sebab itu, MK menilai hak konstitusional para pemohon belum berkaitan dengan pasal-pasal KUHP yang digugat dan belum menimbulkan kerugian konstitusional kepada mereka, baik kerugian secara potensial (di masa depan) maupun aktual (saat ini).
Penilaian itu berdasarkan anggapan “kerugian konstitusional” yang dimaksud dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007.
Anggapan ini membuat majelis hakim konstitusi memutuskan tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan dalam perkara ini.
“Pokok permohonan para pemohon adalah prematur,” ucap Anwar, yang sore ini diperiksa Majelis Kehormatan MK dalam kasus dugaan pemalsuan putusan uji materi Pasal 23 ayat 1 dan 2, serta Pasal 27 A ayat 2 Undang-Undang tentang MK.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
