Minim, Insinyur Bersertifikat Profesional

Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/Googleimage)

SOLO—Persatuan Insinyur Indonesia (PII) target mensertifikasi 100 insinyur setiap tahunnya. Ketua PII Solo, Suyatno Luhur, menyampaikan berdasar amanat UU Jasa Konstruksi maka semua pekerjaan jasa konstruksi yang dibiayai pemerintah harus menggunakan personalia atau insinyur yang bersertifikat. Sertifikasi insinyur ini juga penting untuk membendung gempuran kontraktor-kontraktor asing yang banyak memanfaatkan proyek-proyek besar di Indonesia.

Promosi Cerita Klaster Pisang Cavendish di Pasuruan, Ubah Lahan Tak Produktif Jadi Cuan

“Tapi kondisinya sekarang, insinyur bersertifikasi profesional masih sangat minim,” kata Suyatno, saat ditemui wartawan di sela-sela Workshop Sertifikasi Insinyur yang di selenggarakan PII di Hotel Pose In, Sabtu (8/12/2012).

Dia memberi gambaran di Jawa Tengah ada 5.000-an perusahaan konstruksi. Itu baru dari Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi). Belum asosiasi konstruksi lainnya. Idealnya, kata Suyatno, satu perusahaan konstruki itu punya 2-3 orang insinyur yang sudah bersertifikat profesional, atau paling tidak sudah ada 15.000 insinyur bersertifikat.

“Tapi, untuk Solo saja sekarang baru 350 orang yang bersertifikat. Jadi masih sangat sedikit,” kata Suyatno.

Pihaknya berharap, pemerintah segera mengajukan RUU Insinyur untuk kemudian segera disahkan. “RUU Insinyur ini mendorong seluruh pekerja jasa konstruksi untuk mengantongi sertifikat. Kalau tidak bersertifikat, maka akan sulit mendapatkan proyek pekerjaan,” imbuh dia.

Padahal di Kota Solo saja, menurut dia, total nilai proyek APBN/APBD yang digarap setiap tahunnya mencapai kisaran nilai Rp500 miliar. “Ini kan potensi pasar yang cukup besar. Sayang kalau akhirnya hanya dimanfaatkan kontraktor asing. Kami berharap, dengan sertifikasi ini para insinyur dalam negeri bisa memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan.”

Suyatno yang juga Dewan Pertimbangan Gapensi Solo juga berharap sertifikasi insinyur bisa meningkatkan daya tawar para pekerja konstruksi seiring dengan banyaknya kontraktor asing.

“Kalau kontraktor besar, saya kira sudah banyak yang bersertifikasi. Tapi, kontraktor sedang dan kecil ini yang harus terus didorong. Kontraktor kecil sekarang sudah bisa garap proyek sampai dengan nilai Rp2 miliar, maka harus punya sertifikasi.”

Anggota Tim Asesor PII Pusat, M Muso Soenhadji, mengatakan Indonesia kekurangan ribuan insinyur bersertifikat. Proporsinya dibanding dengan negara lain terutama di Asean, sangat kecil.