MIGAS : Pemerintah Bertekad Pangkas Birokrasi Migas

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Dok/JIBI/Bisnis Indonesia)

JAKARTA–Pemerintah bertekad memperbaiki iklim investasi industri minyak dan gas bumi (migas) melalui reformasi birokrasi.

Promosi Video Uang Hilang Rp400 Juta, BRI: Uang Diambil Sendiri oleh Nasabah pada 2018

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku telah menginstruksikan kepada Kementerian ESDM dan instansi terkait untuk melakukan langkah memperbaiki iklim investasi.

Salah cara perbaikian iklim investasi, lanjutnya, adalah melalui perampingan alur perizinan agar proses realisasi investasi berlangsung lebih cepat.

“Jumlah perizinan baik untuk kegiatan eksplorasi maupun produksi yang jumlahnya mencapai puluhan, harus bisa disederhanakan, sehingga proses bisnis dapat terjaga, tanpa melanggar peraturan,” katanya, Rabu (15/5/2013).

SBY mengatakan pemerintah telah memiliki tim yang bertugas memangkas jumlah izin investasi yang dibutuhkan untuk berbagai sektor industri, terutama migas, yang dipimpin bersama oleh Menko Perekonomian dan Kepala BKPM.

“[Izin] harus bisa disederhanakan, harus bisa dipangkas jadi berlangsung cepat sementara kaidah lain juga dipatuhi,” kata Presiden.

Sebelumnya, Kepala BKPM Chatib Basri mengatakan pemerintah telah membentuk tim Ease of Doing Business yang terdiri dari pejabat lintas instansi dengan tujuan mempercepat proses administrasi investasi.. Tim tersebut, di antaranya, berencana memperluas penggunaan sistem pelacakan dokumen perizinan [tracking online] dan pemangkasan formulir yang dibutuhkan dalam proses perizinan yang telah diterapkan di BKPM ke instansi lain.

“Saya sudah bertemu dengan Dirjen Pajak, investor ngeluh karena periodenya panjang, payment-nya jumlah adminsitratifnya banyak. Lebih detil apa yang bisa kita pangkas. Pak Darmin, agar getting credit-nya lebih gampang,” kata Chatib.