SOLOPOS.COM - Jumlah demonstran anti-Mursi dan anti-Ikhwanul Muslimin di Lapangan Tahrir, Kairo, Mesir, semakin membesar sejak Minggu (30/6/2013). (JIBI/Solopos/Reuters/Asmaa Waguih)

Jumlah demonstran anti-Mursi dan anti-Ikhwanul Muslimin di Lapangan Tahrir, Kairo, Mesir, semakin membesar sejak Minggu (30/6/2013). (JIBI/Solopos/Reuters/Asmaa Waguih)

Solopos.com, JAKARTA — Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kairo menyiapkan personel khusus untuk memantau hotline (saluran khusus) sebagai bentuk perlindungan warga negara Indonesia di tengah ketegangan politik di negara tersebut. Kondisi Republik Arab Mesir genting setelah dua kelompok politik sama-sama turun ke jalan untuk berdemonstrasi, sejak akhir pekan lalu.

Promosi Tenang, Asisten Virtual BRI Sabrina Siap Temani Kamu Penuhi Kebutuhan Lebaran

“Dari laporan hingga pagi tadi, masih dalam taraf aman, artinya belum ada laporan korban, namun KBRI sudah menyiapkan personel khusus untuk memantau hotline yang disediakan,” kata Direktur Timur Tengah, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard di Jakarta, Rabu (3/7/2013).

Febrian menyatakan koordinasi dan kontak untuk memperbarui informasi keadaan WNI di Mesir terus dilakukan, sementara KBRI Mesir sendiri terus beroperasi di tengah gejolak politik di Mesir. KBRI Mesir, kata dia, terkena imbas kemacetan lalu lintas, karena lokasinya berdekatan dengan Bundaran Tahrir.

Sejak Selasa (2/7/2013), KBRI Mesir mengimbau seluruh WNI untuk waspada pascaultimatum militer Mesir kepada Presiden Mohamed Mousi. “KBRI meminta semua WNI untuk tenang dan tetap waspada karena ketegangan politik meningkat pascaultimatum militer,” kata Kepala Fungsi Penerangan, Sosial Politik KBRI Kairo, Dahlia Kusuma Dewi kepada Kantor Berita Antara.

Dahlia menyatakan KBRI berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Mesir demi melindungi semua WNI yang jumlahnya sekitar 5.000 orang, sebagian besar mahasiswa di sejumlah provinsi di Mesir selain Kairo. Imbauan KBRI tersebut terkait dengan ultimatum militer Mesir yang memberi waktu 48 jam sejak Senin (1/7/2013) malam kepada semua kekuatan politik untuk memecahkan krisis sesuai dengan tuntutan rakyat.

Enam menteri dilaporkan telah mengajukan pengunduran diri sepanjang krisis politik di Mesir, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Komunikasi, Urusan Parlemen, Menteri Pariwisata, Menteri Komunikasi dan Menteri Lingkungan Hidup.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya