MESIR GENTING : 16 Orang Tewas Akibat Bentrok, 6 Menteri Mundur

Demonstran anti-Mursi dan anti-Ikhwanul Muslimin di Lapangan Tahrir, Kairo, Mesir, Jumat (28/6/2013). (JIBI/Solopos/Reuters/Asmaa Waguih)

Solopos.com, KAIRO — Sudah 16 jiwa melayang sejak demonstran pendukung Presiden Mohamed Moursi dan Ikhwanul Muslimin turun ke jalanan Kota Kairo guna mengimbangi para demonstran anti-Mursi dan anti-Ikhwanul Muslimin, Minggu (30/6/2013). Sutuasi Mesir bertambah genting karena militer setempat, senin (1/7/203) memberi ultimatum agar pertikaian rampung dalam waktu 48 jam.

Promosi Siasat BRI Hadapi Ketidakpastian Ekonomi dan Geopolitik Global

“Bentrokan menewaskan delapan orang di Markas Ikhwanul Muslimin, tiga di Assiut, satu di Fayoum, satu di Iskandariya, satu di Kfar Ash-Sheikh dan satu di Bani Suef, sementara tak kurang dari 781 orang cedera,” ungkap Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mesir Yahya Moussa, Selasa (2/7/2013).

Markas-markas Ikhwanul Muslimin di sejumlah provinsi Mesir diserang dan dibakar selama protes massa, ratusan ribu orang Mesir membanjiri bundaran utara di negeri tersebut pada peringatan pertama pemerintahan Presiden Mohamed Moursi, yang berorientasi Islam. Mereka menuntut Presiden Moursi mundur dan menyelenggarakan pemilihan presiden lebih dini dari jadwal.

Menyusul protes warga itu, lima menteri pemerintahan Presiden Moursi mendatangi markas kabinet untuk menyerahkan surat pengunduran diri mereka. Pengunduran kelima menteri itu menyusul mundurnya Menteri Luar Negeri Mesir Mohamed Kamel Amr yang telah menyatakan mundur sebelumnya. Tindakan para menteri itu, menurut jejaring berita resmi Ahram sebagaimana dikutip Kantor Berita Xinhua, Senin malam, dilakukan sehari setelah demonstrasi menentang Presiden Moursi dan Ikhwanul Muslimin meluas.

Stasiun televisi resmi itu menyatakan menteri pariwisata, lingkungan hidup, komunikasi dan urusan parlemen, hukum, dan layanan umum mengadakan pertemuan di kompleks Kementerian Komunikasi.  Mereka berkeras untuk mundur dari jabatan mereka sehubungan dengan krisis politik yang melanda negara mereka.

Saat ini terdapat sedikitnya 5.000 orang warga negara Indonesia di negara yang merupakan negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Indonesia, 17 Agustus 1945 lalu itu. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo telah meminta mereka waspada.