Semarang (Espos)–Puluhan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jateng menggeruduk kantor Gubernur Jateng di Jl Pahlawan, Kota Semarang, Rabu (26/1). Massa PPDI yang berasal dari berbagai daerah di antaranya Boyolali, Kendal, Kota Semarang, Pekalongan dan Blora. Mereka meminta Gubernur Jateng Bibit Waluyo memasukkan draf usulan perangkat desa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
“Karena dalam draf yang diajukan Gubernur Jateng kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri tak mencantumkan draf perangkat desa sebagai PNS,” kata Ketua PPDI Jateng, Karnoto. Menurutnya, Gubernur hanya mengakomodasi masukan dari persatuan kepala desa (Kades) yang mengusulkan sekretaris desa untuk diangkat menjadi PNS, serta perpanjangan masa jabatan Kades dari enam tahun menjadi delapan tahun. “Kami selaku perangkat desa juga minta diangkat sebagai PNS,” tandasnya.
Promosi BRI Group Berangkatkan 12.173 Orang Mudik Asyik Bersama BUMN 2024
Karnoto yang menjadi Perdes di Desa Kalipucang, Kabupaten Batang ini mengancam akan melakukan demonstrasi besar-besaran bila tuntutan PPDI tak ditanggapi. “Anggota PPDI Jateng mencapai 80.000 orang siap melakukan demonstrasi memperjuangkan tuntutan menjadi PNS,” katanya.
Namun keinginan massa PPDI bertemu Gubernur Bibit Waluyo gagal karena Bibit sedang ada acara ke luar. Mereka akhirnya diterima Asisten Pemerintahan Pemprov Jateng Pudjo Kiswanto. “Pak Pudjo menyatakan akan mengonsultasikan tuntutan PPDI dengan Gubernur. Kami memberikan batas waktu sampai 10 Februari mendatang. Bila tak ada tanggapi akan demonstrasi,” ujar Karnoto. ot
oto
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
