Menunggu Partai Politik Tawarkan Platform dan Gagasan Baru

Solopos.com, SOLO – Desain Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 seharusnya memotivasi partai politik merumuskan dan mengemukakan gagasan-gagasan baru yang kemudian ditawarkan kepada rakyat atau pemilih, khususnya pemilih pemula.

Sejauh ini wacana yang mengemuka hanya tentang pembentukan koalisi dan pencarian kandidat presiden dan kandidat wakil presiden. Wacana yang mengemuka misalnya pada 12 Mei 2022 telah terbentuk Koalisi Indonesia Bersatu.

Promosi Bertabur Bintang, KapanLagi Buka Bareng BRI Festival 2024 Diserbu Pengunjung

Wacana politik yang mengemuka belum berkembang ke arah wacana-wacana politik baru. Semua hanya pada urusan koalisi untuk mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden serta diskusi tentang tingkat elektabilitas kandidat-kandidat presiden dan wakil presiden yang telah mengemuka di banyak lembaga survei sejak tahun lalu. Ulasan lengkap bisa dibaca di Partai Politik Seharusnya Mengemukakan Platform dan Gagasan Baru.

Benteng Keraton Kartasura di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dijebol warga, Jumat (8/7/2022). Umur benteng itu jauh lebih tua daripada kompleks bangunan Keraton Surakarta dan Yogyakarta karena pindahan dari Keraton Mataram Islam di Plered.

Mataram Islam merupakan kerajaan terbesar di Jawa pada abad ke-16 hingga ke-17 Masehi. Mataram Islam diyakini oleh masyarakat sebagai penerus dari Kerajaan Pajang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya.

Ki Ageng Pemanahan adalah tokoh yang membangun Mataram. Mataram awalnya merupakan hutan hadiah Sultan Pajang kepada Ki Ageng Pemanahan atas jasanya kepada Kesultanan Pajang. Ulasan lengkap bisa dibaca di Keraton Kartasura Pindahan Plered, Lebih Tua dari Surakarta-Yogyakarta.

Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atau SBKRI yang telah dihapuskan adalah kartu identitas yang menyatakan pemiliknya warga negara Republik Indonesia. SBKRI adalah wujud diskriminasi negara terhadap warga negara Indonesia keturunan asing.

SBKRI hanya diberikan kepada warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan keturunan India. Kepemilikan SBKRI adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk mengurus berbagai hak sipil. Uraian lengkap bisa dibaca di Tentang SKBRI yang Kini Tiada, Perlakuan Diskriminasi Negara. 

Eksistensi dewan kesenian di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota sangat tergantung pada kedekatan figur pengelola dewan kesenian dengan kepala daerah. Acap kali selera kepala daerah sangat menentukan eksistensi dewan kesenian.

”Wajar dewan kesenian secara umum kemudian berada di antara ada dan tiada. Lembaganya ada, tapi tak berkarya dan tak berkembang karena tak didukung kepala daerah. Ada pula dewan kesenian yang eksis dan berkarya nyata karena mendapat dukungan penuh kepala daerah yang berkuasa,” kata networker kebudayaan Halim H.D. Penjelasan lengkap tersaji di Dewan Kesenian antara Ada dan Tiada.

Semua berita di atas bisa dibaca hingga tuntas di kanal Espos Plus. Konten-konten premium di kanal Espos Plus menyajikan pembahasan dengan sudut pandang tajam, komprehensif, dan berdata lengkap. Konten premium menyajikan analisis mendalam atas suatu topik. Silakan mendaftar terlebih dulu untuk mengakses konten-konten premium tersebut.