Solopos.com, JAKARTA — Presiden RI Joko Widodo tak mau ikut campur dengan pemecatan salah satu menterinya, Suharso Monoarfa, sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Menurut Jokowi, pergantian Suharso Monoarfa sebagai Ketum PPP merupakan urusan internal partai berlambang Kakbah tersebut.
Promosi BRI Kantor Cabang Sukoharjo Salurkan CSR Senilai Lebih dari Rp1 Miliar
Seperti diketahui, Suharso saat ini menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas.
“Kan itu urusan internal PPP,” ujar Jokowi saat ditanya apakah pergantian kursi Ketua Umum PPP dari Suharso Monoarfa kepada Muhammad Mardiono akan berdampak pada posisi Suharso di Kabinet Indonesia Maju.
Baca Juga: Suharso Monoarfa Dilengserkan dari Jabatan Ketum PPP
Presiden Jokowi seusai mengajak Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr ke Sarinah, Jakarta, Senin (5/9/2022), mengatakan persoalan pergantian ketua umum partai agar diselesaikan di dalam internal partai yang bersangkutan.
“Biar dirampungkan di wilayahnya PPP,” ucap dia, seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Sebelumnya Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Mardiono resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa.
Baca Juga: PAN Berharap Pergantian Ketum PPP Tak Pengaruhi KIB
“Saya menerima amanah yang diputuskan dalam rapat pengurus harian untuk mengisi jabatan Plt. Ketua Umum PPP. Atas dukungan dan doa para kiai yang ada di majelis ini, bismillah saya akan bekerja keras agar PPP bisa bangkit di Pemilu 2024,” kata Mardiono dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.
Mardiono dipilih melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) bertemakan Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024, yang dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia.
Sementara itu, Ketua Majelis Syariah PPP Mustofa Aqil Siradj mengatakan keputusan itu diambil atas usulan berbagai pihak.
Baca Juga: Suharso Monoarfa Diganti, Mukernas Tunjuk Muhammad Mardiono Jadi Plt Ketum PPP
Dia pun berharap keputusan itu bisa bermanfaat dan lebih baik untuk partai.
Pergantian Ketua Umum PPP merupakan buntut dari pernyataan Suharso Monoarfa mengenai isu amplop kiai yang diutarakannya dalam acara pembekalan kader PPP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pertengahan Agustus 2022 lalu.
Dalam pidato tersebut, Suharso sempat menyebut tentang amplop kiai, yang merupakan pemberian ketika melakukan silaturahmi kepada para kyai.
Baca Juga: Pengamat: Meski Ada Prabowo dan Puan, Airlangga Tetap Berpeluang Menangi Pilpres
Majelis Partai menjelaskan pidato tersebut telah membuat kegaduhan di kalangan para kyai dan santri yang menjabat di struktural PPP karena dianggap sebagai penghinaan.
Ketiga petinggi Majelis juga menganggap pidato Suharso sebagai suatu ketidakpantasan.
“Maka kami juga berpandangan bahwa yang disampaikan oleh Saudara Suharso Monoarfa tersebut merupakan ketidakpantasan dan kesalahan bagi seorang pemimpin partai Islam yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan mengedepankan akhlak mulai,” lanjut surat tersebut.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
