Solopos.com, JAKARTA — Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino dalam belanja bantuan sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Tahun Anggaran 2023 sudah melalui persetujuan DPR RI.
“BLT El Nino 2023 sudah disetujui oleh DPR melalui kesimpulan rapat kerja di Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial dengan masa persidangan dua tahun sidang 2023-2024 pada Selasa, 7 November 2023,” kata Risma dalam sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Promosi Bertabur Bintang, KapanLagi Buka Bareng BRI Festival 2024 Diserbu Pengunjung
Ia menjelaskan, anggaran BLT El Nino pada 2023 menyasar 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan pagu sebesar Rp7,5 triliun.
“Pembagian anggaran ini harus selesai pada Desember karena ini anggaran tahun 2023, sehingga harus habis di akhir 2023,” kata dia, dilansir Antara.
Ia juga mengungkapkan, anggaran BLT El Nino tidak dimasukkan dalam anggaran belanja bansos Kemensos Tahun Anggaran 2024, sehingga terdapat penurunan jumlah anggaran Kemensos pada 2024 menjadi Rp79 triliun dari Rp87 triliun pada anggaran 2023.
“Kalau kita bandingkan anggaran tahun 2023 dan tahun 2024, anggaran kami turun dari Rp87 triliun menjadi Rp79 triliun. Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan sosial di 2024,” ujarnya.
Diketahui, salah satu komponen permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah dugaan pembagian bansos untuk memenangkan salah satu paslon.
Keterangan Sri Mulyani
Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membandingkan lini masa (timeline) penyusunan APBN 2024 dengan lini masa pemilu.
“Kami menjelaskan ini untuk kemudian disandingkan dengan proses lini masa penyusunan APBN tahun anggaran 2024 yang telah selesai pada tanggal 21 September 2023 dan diundangkan tanggal 16 Oktober 2023,” katanya, dilansir Bisnis.com.
Menurutnya, apabila lini masa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai sebelum waktu penetapan capres-cawapres.
KPU menetapkan tiga pasangan calon (paslon) yang kemudian berkontestasi dalam Pilpres 2024 pada tanggal 13 November 2023.
Sri Mulyani menegaskan bahwa penetapan UU APBN 2024 mendahului waktu penetapan oleh KPU, sehingga tidak ada pengaruh yang ditimbulkan.
“APBN adalah instrumen penting untuk menjaga masyarakat, negara, dan perekonomian, agar mampu menghadapi berbagai dinamika perekonomian global, nasional, dan juga menjawab tantangan zaman untuk mendukung berbagai agenda pembangunan secara optimal,” tuturnya.
Mahkamah Konstitusi memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Pemanggilan itu untuk agenda memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perkara PHPU Pilpres yang diajukan oleh tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
