Menpera: Kebutuhan Perumahan Bagi Buruh Sulit Terpenuhi

JAKARTA--Menteri Perumahan Rakyat (Menpera),  Djan Faridz,  mengatakan kebutuhan perumahan bagi para kaum buruh semakin sulit terpenuhi karena semakin melambungnya harga tanah dan rumah saat ini.
“Kebutuhan perumahan bagi para buruh atau pekerja sulit terpenuhi dengan semakin mahalnya harga tanah dan rumah dari waktu ke waktu,” kata Djan Faridz dalam acara MoU penyediaan Rusunawa bagi pekerja buruh di Jakarta, Jumat (15/3/2013).

Promosi Klaster Usaha Rumput Laut Kampung Pogo, UMKM Binaan BRI di Sulawesi Selatan

Menurut dia, rata-rata buruh mengalokasikan pengeluarannya untuk membiayai sewa rumah Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan.

Jumlah tersebut, lanjutnya, juga di luar biaya transportasi dan beban pengeluaran lainnya yang kerap ditemui untuk menghidupi buruh dan anggota keluarganya.

“Belum lagi bila dia [buruh] juga harus membayar cicilan motor. Penghasilan buruh sangat dapat dikatakan pas-pasan,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu juga menginstruksikan agar segera dibangun perumahan bagi para pekerja dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dengan jumlah yang sebesar-besarnya.

Menteri Perumahan Rakyat , Djan Faridz. (Dok/JIBI/Bisnis Indonesia)

Menpera mengemukakan, sebenarnya terdapat anggaran untuk membangun hingga 150 unit twin blockdi seluruh Indonesia tetapi terdapat sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan.

“Sayangnya tanah yang tersedia tidaklah sebanyak anggaran yang dipersiapkan. Tahun ini kita berencana membangun 35 twin block dan diharapkan menyediakan 15.000 tempat tidur,” katanya.

Sebagaimana diberitakan, Menpera bersama-sama dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar bekerja sama dengan lima provinsi dalam rangka pembangunan Rusunawa bagi pekerja/buruh. Kelima provinsi itu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, dan Jawa Timur.

Menakertrans Muhaimin Iskandar mengemukakan, penyediaan Rusunawa salah satu upaya dalam membangun kehidupan ekonomi yang produktif bagi hubungan industrial yang harmonis serta bertujuan meringankan beban para kaum pekerja/buruh.

Sedangkan Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubowono X, mewakili gubernur lainnya dalam memberikan sambutan mengemukakan bahwa para pemerintah provinsi yang terlibat bersedia menyediakan lahan untuk Rusunawa.