Menko Polhukam sangkal Wilders penyebab SBY batal ke Belanda

Jakarta–Menko Polhukam, Djoko Suyanto menyangkal sinyalemen media Belanda yang menyebut SBY menunda kunjungan ke Belanda karena kiprah politisi anti-Islam, Geert Wilders, yang akan turut membangun pemerintahan baru Belanda.

“Yang bener, ya penjelasan Presiden kita itu, nggak usah bingung-bingung,” ujar Djoko saat dikonfirmasi, Minggu (10/10).

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Djoko menyatakan, dalam pidato SBY pada 5 Oktober yang isinya membatalkan kunjungan ke Belanda, SBY tidak sekali pun menyebut nama Wilders. “Presiden nggak pernah sebut-sebut Geert Wilders,” ujar Djoko.

Dua kali SBY menyatakan bahwa dia menjadwal ulang kunjungan ke Belanda karena merasa tidak nyaman dengan sidang di Den Haag yang memproses tuntutan sejumlah pihak termasuk RMS di pengasingan, yang menuntut agar hak imunitas SBY dihilangkan sehingga bisa ditangkap setiba di Belanda.

SBY juga mempertanyakan betapa cepat proses peradilan di Belanda, hari ini didaftarkan di pengadilan, esoknya sudah langsung diputus.

Pada 6 Oktober, pengadilan di Den Haag menolak tuntutan RMS. Namun tuntutan lainnya masih akan disidangkan pekan depan.

Wilders lewat akun Tweeternya, bereaksi atas sinyalemen bahwa dia menjadi pemicu batalnya SBY ke negeri kincir angin. “Apa pun alasannya, yang jelas Yudhoyono tidak datang ke Belanda, saya tidak menangisi hal itu. Dia sebelumnya mem-personanongrata-kan saya di Indonesia,” komentar Wilders yang dilarang masuk ke Indonesia akibat film Fitna karyanya pada 2008 ini.

Greet Wilders adalah pemimpin Partai untuk Kebebasan Belanda (PVV). Pengaruh politik Wilders dinilai akan semakin meningkat karena ia dan partainya akan menjadi mitra koalisi pemerintah Belanda yang baru. Pekan lalu dua partai tengah-kanan yang memenangkan kursi terbanyak membeberkan kesepakatan koalisi dengan partai Wilders PVV untuk membentuk pemerintah.

Kedua partai itu hanya mendapat 52 dari 150 kursi di parlemen Belanda, dan mereka membutuhkan 24 kursi yang diraih partai Wilders untuk meloloskan undang-undang.

dtc/tiw