Jakarta– Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa perubahan departemen menjadi kementerian tidak akan banyak berpengaruh terhadap pelaksanaan APBN 2010.
“Dari sisi anggaran, kan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA)-nya untuk kementerian/lembaga (K/L), jadi tidak ada perubahan spesifik,” kata Menkeu di sela pertemuan Indonesia-Jepang di Jakarta, Senin (11/1).
Promosi Dirut BRI dan CEO Microsoft Bahas Akselerasi Inklusi Keuangan di Indonesia
Ia mengakui, kemungkinan perubahan beberapa anggaran memang ada, tetapi tidak akan terlalu banyak. Berdasar UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, istilah departemen, kantor menteri negara dan kantor menteri koordinator disesuaikan menjadi kementerian.
Pemerintah tidak menargetkan waktu kapan penyesuaian itu termasuk urusan administrasi akan selesai, namun diharapkan secepatnya sehingga setelah semua tata naskah lama habis, bisa dicetak yang baru.
Sementara itu mengenai perkiraan tekanan inflasi pada semester I 2010 yang tidak signifikan dibanding semester II 2010, Menkeu mengatakan, rendahnya tekanan inflasi juga tak lepas dari faktor nilai tukar yang memberi pengaruh positif.
“Dengan nilai tukar yang stabil dan cenderung masih kuat, itu akan memberikan kontribusi kepada penurunan inflasi yang berasal dari faktor impor,” katanya.
Pemerintah juga akan menjaga tingkat inflasi dengan menjaga stabilitas harga komoditas terutama kebutuhan pokok. “Jadi dua-duanya memberikan sumbangan stabilitas pada inflasi,” katanya.
Ia tidak menolak prediksi bahwa tekanan inflasi pada semester I 2010 tidak akan sebesar pada semester II 2010.
“Jadi tekanan inflasi akan bisa ditahan dengan kebijakan makro, tantangan akan lebih kelihatan pada semester II karena dari sisi kondisi globalnya akan memberikan dinamika dari sisi kebijakan nilai tukar maupun dari sisi dinamika terhadap harga-harga komoditas,” katanya.
Sementara mengenai rencana perubahan APBN 2010 yang dipercepat, Menkeu mengatakan, masih akan dibahas bersama presiden dalam sidang kabinet.
“Rencana APBNP masih akan dibahas dengan Bapak Presiden di sidang kabinet, dan nanti akan dibahas juga dengan Dewan (DPR),” katanya.
ant/isw
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
