MENKEU : Pemerintah Tak Ada Skema BLT, Jika Harga BBM Subsidi Naik

Menteri Keuangan Agus Martowardojo (JIBI/SOLOPOS/Dok)

JAKARTA — Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pemerintah tidak menyiapkan anggaran untuk skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dapat dimanfaatkan sebagai kompensasi bagi masyarakat miskin, apabila terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Promosi BRI Kantor Cabang Sukoharjo Salurkan CSR Senilai Lebih dari Rp1 Miliar

“Di dalam anggaran kita itu tidak ada anggaran BLT,” ujarnya di Jakarta, Senin (15/4/2013).

Menurut Agus, penyiapan anggaran BLT dapat diakukan dalam APBN-Perubahan dan pengajuan perubahan anggaran tersebut masih menunggu evaluasi kinerja fiskal hingga akhir triwulan I.

“Kalau ada pemikiran untuk membuat BLT itu pasti harus melalui proses APBN-P dan itu pun belum diajukan, karena kita masih mengkaji evaluasi kuartal I,” ujarnya.

Untuk saat ini, pemerintah masih berhati-hati dalam memutuskan opsi terbaik terkait konsumsi BBM bersubsidi dan saat ini semua kajian telah dipertimbangkan dengan matang.

“Saya belum bisa ungkapkan soal itu karena belum ada yang bisa disampaikan, nanti kalau sudah matang,” kata Agus.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan opsi kenaikan harga BBM bersubsidi bukan merupakan pilihan utama, karena pemerintah harus memberikan kompensasi berupa bantuan tunai langsung yang prosedurnya rumit.

“Kita kalau menaikkan itu tentu pasangannya BLT, kalau BLT mesti bilang ke DPR, jadi resistensinya menjadi tinggi sehingga opsi itu sulit dilakukan,” ujarnya.

Hatta memastikan pembahasan opsi tersebut akan selesai pada April 2013, sehingga apapun opsi yang dikeluarkan pemerintah dapat segera diimplementasikan untuk mencegah kelebihan belanja subsidi.

“Kita harus mengambil suatu kebijakan dari sisi ekonomi akan menimbulkan ‘impact’ yang sangat positif, tapi juga mengurangi dampak sosial masyarakat miskin ataupun inflasi,” ujarnya.