Solopos.com, JAKARTA — Ancaman resesi global yang diprediksi terjadi tahun 2023 membuat banyak kalangan resah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan resesi 2023 itu bisa ditekan jika perancangan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dijalankan sesuai fungsinya.
Promosi Kredit BRI Tembus Rp1.308,65 Triliun, Mayoritas untuk UMKM
Menurutnya, ada tiga fungsi utama APBN yang penting untuk diimplementasikan guna memelihara kebijakan fiskal dalam mengelola berbagai situasi dan tantangan ekonomi global.
“Di dalam konteks kita mengelola kebijakan fiskal melalui APBN itu sebetulnya guidance-nya sudah sangat jelas dari sisi peraturan perundang-undangan. Keuangan negara dan APBN dikelola di dalam rangka untuk menjalankan tiga fungsi yaitu stabilisasi, alokasi dan distribusi,” kata Sri Mulyani seperti dikutip Solopos.com dari Bisnis, Sabtu (29/10/2022).
Baca Juga: Hadapi Ancaman Resesi, Pelaku Bisnis Perhotelan Diajak Tetap Percaya Diri
Apabila dijabarkan, lanjut Menkeu, tiga instrumen fungsi tersebut mampu membawa perekonomian suatu negara menjadi lebih efisien.
Penting untuk disoroti, dia mengatakan APBN selayaknya digunakan, diandalkan, serta dipakai dalam mencapai tujuan bernegara.
Fungsi pertama, yakni stabilisasi, APBN berfungsi ntuk menjaga stabilitas sebuah negara saat menghadapi tantangan khusus, salah satu contohnya adalah pandemi Covid-19.
Baca Juga: Ini Saran Ekonom ke Pemerintah saat Hadapi Ekonomi Gelap 2023
Dengan rancangan APBN yang baik, nantinya anggaran tersebut akan berdampak positif pada stabilitas negara.
“Nah kalau stabilisasi orang bayangannya adalah dari sisi keamanan/pertahanan, namun juga bisa dari sisi ekonomi. Ekonomi bisa dihadapkan pada berbagai guncangan yang bisa mengancam stabilisasi. Umpamanya seperti yang terjadi pada tahun 2020 pandemi tiba-tiba ada virus Covid-19. Itu ancaman stabilitas di bidang ekonomi, kesehatan dan juga bisa saja menjadi sosial-politik,” tandas Sri Mulyani.
Pada fungsi dua atau alokasi, Menkeu mengatakan APBN memiliki peran untuk bisa membuat ekonomi jauh lebih baik dan tidak distorsif.
Baca Juga: Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi RI Lampaui Prapandemi
Sri Mulyani menjelaskan fungsi APBN lebih dari sekedar sebagai anggaran belanja sebuah negara melainkan harus mampu mengoreksi tingkah laku manusia memasukkan risiko ancaman global, di antaranya yakni energy transition mechanism (ETM).
“Nah kalau perekonomian dan kegiatan manusia semuanya memproduksi CO2 terlalu banyak dan nobody cares, itu yang disebut sebagai market failure. Nyata nyata ini bisa membahayakan dunia namun nggak ada yang bisa mengoreksi,” imbuhnya.
Dia mengungkapkan di situ letak APBN sebagai tadi fungsi alokasi, yaitu untuk mengoreksi supaya tingkah laku manusia memasukkan risiko ancaman global tersebut.
Baca Juga: Hadapi Risiko Resesi, BNI Siapkan Strategi Konservatif di 2023
“Caranya gimana? Ada pakai carbon tax, ada yang menggunakan subsidi, itu hanya bisa terjadi kalau policy fiscal-nya mendukung. Salah satunya energy transition mechanism,” ujar Menkeu.
Fungsi ketiga APBN, yakni sebagai instrumen distribusi kaitannya adalah dengan pemerataan keadilan.
Adil yang dimaksud bukanlah prorata melainkan sebagai alat untuk mengoreksi yang seharusnya bisa berjalan dengan sendirinya melalui market mechanism.
Baca Juga: Diah Warih: Saatnya Anak Muda Jadi Pemimpin Global dengan Kuasai Digital
“Karena keadilan itu nggak bisa dijawab dengan mekanisme pasar juga. Jadi APBN itu adalah tools untuk mengoreksi yang seharusnya bisa berjalan dengan sendirinya melalui market mechanism,” tambah Sri Mulyani.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ancaman Resesi 2023, Sri Mulyani Beberkan 3 Fungsi Penting APBN”
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
