Meneg BUMN Diminta Batalkan PHK Massal di Pelindo II

Solopos.com, JAKARTA — Sebagai aksi solidaritas antar pekerja pelabuhan, Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (SP-JICT) mendesak Meneg BUMN Dahlan Iskan untuk membatalkan atau mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja Pelindo II/IPC secara sepihak kecuali jika ada pelanggaran hukum dalam hubungan industrial kedua belah pihak.

SP-JICT menyatakan keprihatinannya dengan situasi di Pelindo II saat ini dan telah menyampaikan desakan itu melalui surat kepada Meneg BUMN nomor PMH/078/XII/2013 yang ditandatangani Ketua Umum Muji Wahyudi dan Sekjen Yudie Prasetyo pada 18 Desember 2013.

Promosi BRI Bantu Usaha Kue Kering di Sidoarjo Berkembang Kian Pesat saat Lebaran

Serikat Pekerja JICT juga meminta Meneg BUMN Dahlan Iskan untuk segera memediasi kemelut antara pekerja Pelindo II/IPC dan Direksi sehubungan dengan perselisihan hubungan industrial di tubuh BUMN itu, serta rencana aksi mogok pekerja pelabuhan pada 23-24 Desember 2013.

“Konflik dalam skala kecil akan mengganggu pelayanan bongkar muat barang di pelabuhan Tanjung Priok dan bahkan jika dieskalasikan akan berdampak serius terhadap ekonomi nasional mengingat arus barang melalui Priok 60% nya merupakan logistik nasional,” tegas Muji Wahyudi.

Sebanyak 21 pekerja IPC/Pelindo II yang pada pekan lalu mengundurkan diri dari jabatannya, akhirnya dipecat atau di PHK sebagai karyawan BUMN pengelola pelabuhan itu. Pegunduran diri tersebut merupakan aksi protes terhadap kepemimpinan Dirut Pelindo II/IPC RJ.Lino.

Sekjen Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI-II) Legino, mengatakan pemecatan sepihak  21 karyawan itu dituangkan melalui Surat Pemberitahuan Direksi IPC,Rabu (17/12/2013). “Dalam pemberitahuan itu disebutkan terhitung 30 hari sejak surat tersebut dikeluarkan maka karyawan dimaksud sudah tidak menjadi pegawai di IPC/Pelindo II. Surat pemberitahuannya sudah di sampaikan ke 21 orang yang bersangkutan,”ujarnya.