Jakarta--Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh meminta agar menata ulang sistem perbukuan nasional.
Mendiknas menegaskan, mulai dari sistem bahan baku, sumber daya intelektual, teknologi, dan distribusinya harus ditata ulang.
Promosi BI Rate Naik Jadi 6,25%, BRI Optimistis Pertahankan Likuiditas dan Kredit
Hal tersebut disampaikan Mendiknas kepada para peserta Kongres Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Ke-17 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (24/11).
Kongres yang berlangsung mulai 24-26 November 2010 ini mengambil tema Buku Mempercepat Kemandirian Bangsa.
Mendiknas menyampaikan selain pentingnya ketersediaan dan kualitas bahan baku, yang harus ditumbuhkan adalah sumber daya intelektual. Kekayaan buku, kata Mendiknas, terletak pada sumber daya intelektualnya.
“Oleh karena itu, harus ditradisikan agar pikiran yang ada di dalam benak sang intelektual resources itu bisa dituangkan dalam bentuk tulisan-tulisan,” ucap Mendiknas dalam rilis yang diterima Espos dari Mediacenterdiknas, Kamis (25/11).
Sementara, lanjut Mendiknas, untuk menerjemahkan sumber daya intelektual ke dalam bentuk tulisan menjadi buku diperlukan teknologi.
“Transformernya adalah teknologi. Penerbit tidak bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi,” imbuhnya.
Mendiknas memberikan perhatian khusus terkait distribusi buku dan ranah bisnisnya.
Menurut Mendiknas, meskipun bahan bakunya bagus, kandungan intelektualnya menggunakan teknologi khusus, sehingga bukunya bagus dari perspektif akademik, tetapi kalau sistem bisnis yang berlaku ada faktor ketidakadilan maka buku yang bagus tadi tidak akan menjadi oksigen dalam volume yang besar.
“Oleh karena itu, ranah bisnis juga harus ditata. Kita tidak ingin urusan oksigen itu dimonopoli oleh perusahaan X, Y, atau Z,” ujarnya.
Mendiknas meminta agar perbukuan tidak menjadi bagian dari kegiatan bisnis kelompok tertentu, tetapi semua orang dapat ambil bagian sebagai bagian dari usaha.
“Baik usaha bisnis maupun usaha mencerdaskan anak-anak kita.”
Ketua Umum IKAPI Setia Dharma Madjid menyarankan agar buku diberikan gratis ke siswa. Pemerintah, terang dia, membeli buku lalu dibagikan ke seluruh Indonesia. Dia menjelaskan, kebijakan buku pelajaran dapat dihitung antara APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. “Satu anak satu buku,” tambahnya.
Dharma menyebutkan saat ini terdapat 50 juta siswa. Dijelaskannya, jika dalam satu tahun kebutuhan belanja buku per siswa Rp 300 ribu maka dibutuhkan dana Rp 15 triliun.
Dia menambahkan, buku pelajaran tersebut berlaku selama lima tahun.
“Itu satu dana yang saya rasa tidak besar untuk mencerdaskan bangsa ini. Jadi guru-guru tidak usah menagih ke orang tua untuk membeli buku. Kalau buku masih diperdagangkan di sekolah akan timbul hal-hal negatif,” jelasnya.
nad/*
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
