Mendikbud: Mekanisme swakelola lebih baik dibanding tender

Mohammad Nuh (Detikcom)

Jakarta (Solopos.com)–Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menilai, mekanisme pembangunan ruang kelas lebih baik menggunakan sistem swakelola dibandingkan dengan proses tender. Mendikbud menyebutkan dengan swakelola dapat menghemat anggaran 25-30 persen.

Promosi Bertabur Bintang, KapanLagi Buka Bareng BRI Festival 2024 Diserbu Pengunjung

Sebagai informasi, pemerintah pada tahun ini mulai mencanangkan Gerakan Nasional Penuntasan Rehabilitasi Gedung SD dan SMP 2011. Sejak dilaksanakan peletakan batu pertama oleh Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh pada awal bulan lalu, sampai saat ini proses pembangunannya masih berlangsung.

Ditargetkan pengerjaannya akan selesai pada akhir tahun ini, sehingga pada tahun ajaran baru mulai Januari tahun depan dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

“Kalau melalui proses tender terkena pajak 11-12 persen dan keuntungan bisnis 15 persen.  Kami juga sangat yakin dengan sekolah sendiri yang pegang uang. Tidak ada ceritanya sekolah pingin jelek-jelekan, tetapi ingin yang terbaik,” kata Mendiknas pada rilis yang diterima Espos melalui media center Kemendikbud, Minggu (27/11/2011).

Pada Minggu ini, selain meninjau SMPN 1 Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Mendikbud juga meninjau pembangunan rehabilitasi ruang kelas di SMPN 3 Kragilan, SDN Kendayakan Kragilan, dan SDN Bayongbong. Ketiganya berada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kemudian, peninjauan dilanjutkan ke  SMP PGRI Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Mendikbud menyampaikan selain nilai riil yang digunakan lebih efektif dibandingkan dengan tender, ada keuntungan lain dengan menerapkan swakelola. Dicontohkannya, di SDN Kendayakan Kragilan, dengan dana rehabilitasi Rp 196 juta untuk tiga lokal dapat menambah satu lokal untuk guru dan untuk sanitasi. Keuntungan lainnya adalah dapat menciptakan lapangan kerja.

“Setelah menerapkan sistem swakelola, berikutnya dilanjutkan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Sekolah lebih tahu ruang kelas yang harus diperbaiki, serta kualitas perbaikannya.”

Informasi dari Kemendikbud menyebutkan sekolah-sekolah yang direhabilitasi diantaranya merupakan sekolah Inpres yang pembangunannya dimulai pada tahun 70an.

Pada saat ini, telah memasuki era kerusakan baik rusak berat dan rusak ringan. Dari sebanyak 174.435 SD dan SMP baik negeri dan swasta, sebanyak 153.026 dalam kondisi rusak ringan dan berat.

Saat ini pemerintah pusat akan membangun kembali ruang rusak berat terdiri atas 110.598 ruang SD dan 42.428 ruang SMP.

Pada tahun ini, pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah membangun kembali ruang kelas rusak berat.

Adapun jumlah ruang yang direhab sebanyak 6.721 ruang kelas SD dan 1.050 ruang kelas SMP. Sisanya akan dibangun pada tahun anggaran 2012.

(nad/*)