Jakarta–Masih banyaknya ditemukan pelanggaran pasca pilpres 8 Juli lalu. Tim kampanye nasional menyerukan kepada seluruh saksinya untuk menolak menandatangani Berita Acara Penghitungan (BAP) pilpres tingkat provinsi.
“Instruksi ini merupakan upaya dari Partai bersama TKN-MP untuk menegakkan hak konsitusional warga bangsa dalam proses politik dan membangun demokrasi dewasa ini. Ini merupakan tugas mulia para kader Partai,” jelas Ketua DPP PDIP bidang Infokom Daryatmo Mardiyanto, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (21/7).
Promosi BRI Group Berangkatkan 12.173 Orang Mudik Asyik Bersama BUMN 2024
Mas Dar begitu pria ini kerap disapa mengatakan, instruksi tersebut juga berlaku bagi seluruh jajaran pengurus partai di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mendukung proses hukum yang saat ini sedang berjalan terkait pelanggaran hak-hak konstitusional rakyat dan kecurangan dalam pilpres.
Karena itu, menurut Wakil Direktur Mega-Prabowo Media Centre ini, instruksi tersebut harus disikapi sebagai bentuk penugasan kader PDIP dalam mewujudkan partisipasi politik rakyat secara optimal. Selain itu, agar dilaksanakan dengan tanpa keraguan dalam diri para kader maupun simpatisan partai maupun Mega-Prabowo dalam era demokratisasi di Indonesia seperti sekarang ini.
“Dan ini juga sebagai penguatan gerakan politik dalam koridor hukum untuk membantu Tim Hukum dan Advokasi TKN-MP untuk bekerja secara lebih optimal,” jelas mas Dar.
Ia mengungkapkan, sejak pilpres dipersiapkan dan dilaksanakan, begitu banyak masukan dan laporan kader partai yang menjadi saksi Mega-Prabowo dari seluruh wilayah pemungutan dan perhitungan suara.
“Semua (laporan) itu begitu jelas menggambarkan indikasi penyimpangan dan kecurangan yang signifikan untuk disimpulkan sebagai kecurangan politik,” tandas dia.
Inilah/fid
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
