Solopos.com, SRAGEN—Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Sragen yang diberikan Pemerintah Pusat ternyata jauh dari kebutuhan petani yang tertuang dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

Alokasi pupuk urea bersubsidi hanya 52,79% dari kebutuhan dan alokasi pupuk NPK bersubsidi hanya 29,38%. Rendahnya alokasi itu yang membuat jatah petani sedikit.

Promosi BRI Dipercaya Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji 2024

Persoalan tersebut mencuat dalam diskusi ringan yang dilakukan manajemen Pupuk Indonesia (PI) bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Sragen, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumindag) Sragen, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), dan awak media di Rumah Makan Rosojoyo 2 Nglorog, Sragen, Selasa (30/4/2024) sore.

Anggota staf Prasarana dan Sarana Pertanian DKP3 Sragen, Mochtar Arifin, dalam kesempatan itu menyampaikan jumlah petani di Sragen itu sebanyak 102.000 orang yang menyebar di 20 kecamatan yang masuk RDKK.

Dia melihat antara kebutuhan pupuk petani dalam RDKK dengan alokasi pupuk yang diberikan pemerintah jauh. Dia menyebut kebutuhan urea itu 41.974,709 ton tetapi alokasi yang diberikan hanya 22.160,02 ton atau hanya 52,79% atau separuh dari kebutuhan.

Kemudian kebutuhan NPK dalam RDKK itu, kata dia, sebanyak 45.859,922 ton tetapi hanya mendapat alokasi 13.471,76 ton atau 29,38%.

“Alokasi pupuk ini dibagi kepada petani lewat alokasi elektronik (e-alokasi). Jatah pupuk petani per hektarenya juga jauh dari kebutuhan. Untuk urea itu kebutuhannya 275 kg per hektare ternyata hanya dapat jatah subsidi 143 kg. Demikian pula NPK, jatah petani hanya 75 kg per hektare dari kebutuhan 300 kg per hektare. Kemungkinan ada penambahan alokasi lagi tetapi masih menunggu SK dari Gubernur yang nantinya ditindaklanjuti SK Bupati,” jelas Arifin, sapaannya.

Dia menjelaskan musim tanam di Sragen itu serentak sehingga serapan pupuknya juga serentak. Dia mengatakan musim tanam I itu dimulai Oktober sehingga musim tanam I sudah di Oktober 2023 dan menggunakan alokasi di 2023.  Dia mengatakan alokasi di 2024 digunakan mulai musim tanam II sehingga serapannya relatif masih sedikit.

Account Executive PT Pupuk Indonesia, Kurniawan Adi Candra, menyampaikan serapan pupuk dari distributor ke kios pupuk lengkap (KPL) di Sragen untuk urea bersubsidi sektor ketahanan pangan mencapai 10.743,4 ton atau 48,48% dari alokasi setahun. Dia mengatakan serapan NPK bersubsidi sebanyak 6.373,55 ton atau 47,31%.

SM Jateng & DIY PT Pupuk Indonesia, Antonius Yudi Kristiyanto, menyampaikan persentase serapan pupuk bersubsidi sampai di tingkat petani belum bisa diketahui secara pasti karena masih dalam proses verifikasi.

Dia mengatakan data yang bisa diketahui pun merupakan serapan pada Januari sehingga tidak relevan dengan kondisi serapan per April.

Kendati demikian, Yudi menyatakan PT PI menjamin stok pupuk tercukupi di tingkat KPL selama musim tanam sehingga petani bisa mendapatkan pupuk. Dia menyampaikan stok urea bersubsidi di seluruh KPL di Sragen itu sebanyak 2.625 ton dan stok NPK bersubsidi ada 2.200 ton per Senin (29/4/2024).

Dia menyatakan stok it uterus mengalir karena dalam sepekan dipantau dua kali, yakni setiap Senin dan Kamis serta dipantau setiap akhir bulan.

Ketua KTNA Sragen, Suratno, menyampaikan kebutuhan pupuk di tingkat petani sekarang yang paling banyak ada di wilayah Kecamatan Masaran, Sidoharjo, Plupuh, dan Kedawung.

Dia berharap stok pupuk yang ada sekarang supaya dimaksimalkan karena akan ada tambahan alokasi dari Kementerian Pertanian (Kementan). Selain itu, Suratno menyampaikan selain dua jenis pupuk tersebut petani juga masih membutuhkan pupuk organik.

Solopos.com, KLATEN – Peristiwa mobil tertabrak kereta api atau KA saat menyeberang di perlintasan KA tanpa palang pintu, Dukuh Bakalan, Desa Boto, Kecamatan Wonosari, Klaten, menggegerkan warga sekitar, Rabu (1/5/2024) siang.

Kecelakaan itu mengakibat satu orang meninggal dunia dan satu orang lainnya kritis. Salah satu warga sekitar yang menjadi saksi mata pada peristiwa itu mengatakan saat itu sekitar pukul 11.30 WIB.

Promosi BRI Dipercaya Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji 2024

Mobil melaju dari arah barat atau dari arah Dukuh Bakalan menuju Boto. Sementara KA melaju dari arah utara atau dari Solo menuju Jogja.

“Menjelang lokasi kejadian, KA membunyikan klakson terus sangat kencang. Sementara mobil baru masuk rel. Saya waktu itu baru mau keluar kampung,” kata salah satu warga, Sariyo, 52, yang menyaksikan kejadian tersebut.

Mobil kemudian tertabrak KA yang melaju kencang. Mobil itu terpental hingga sekitar 15 meter. Kondisi mobil ringsek. “Kondisi mobilnya glundung-glundung [terguling beberapa kali]. Suara benturannya sangat kencang. Warga kemudian berdatangan,” jelas Sariyo.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Solopos.com, di dalam mobil itu terdapat dua orang. Satu orang meninggal dunia yakni perempuan berinisial Ht, 46, warga Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.

Sementara satu orang yakni seorang laki-laki dalam keadaan kritis berinisial Rap, 33, warga Desa Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.

Kanitreskrim Polsek Wonosari, Klaten, Ipda Siswanto, menjelaskan mobil tertabrak KA melaju dari Surabaya tujuan Bandung.  “Di dalam mobil ada dua orang. Yang perempuan meninggal dunia dan laki-laki kritis. Saat ini sudah dibawa ke rumah sakit,” jelas Kanitreskrim.

Penyebab kecelakaan itu masih diselidiki. Soal status kedua korban apakah kakak-beradik atau ibu dan anak, Kanitreskrim menjelaskan masih diselidiki.

Dari data diri yang ditemukan, korban merupakan PNS. “Tindak lanjutnya dari Satreskrim Polres Klaten melakukan olah TKP. Mobil dievakuasi dan sementara dititipkan di Pos Karang Delanggu,” jelas dia.

Solopos.com, SOLO — Peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada Rabu (1/5/2024 ) dimaknai beragam oleh berbagai kalangan.

Permasalahan sosial yang dihadapi pekerja masih mewarnai peringatan May Day kali ini. Seruan pencabutan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) masih digaungkan.

Promosi BRI Dipercaya Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji 2024

Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) ’92, Endang Setiowati menilai UU Ciptaker beserta aturan turunannya masih sangat memberatkan pekerja. “Baik mulai masuk kerja yang sistem pemberian normatifnya tidak jelas, Upah yang jauh dari kata layak serta kompesasi atau pesangon yang jauh dari harapan atau bisa di katakan tidak ada kepastian baku dalam aturan tersebut,” terang Endang saat dihubungi Solopos.com, pada Rabu (1/5/2024).

Menurut Endang permasalahan pekerja di Solo tidak jauh berbeda secara nasional. Dia menyebut besaran upah minimum di Kota Bengawan belum bisa dikatakan layak yang seharusnya di angka Rp3 juta.

Selain itu, Endang menyebut tidak semua perusahaan mengkaver hak pekerja atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi orang bekerja di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mulai menjamur yang seharusnya tak luput dari pantauan pemerintah.

Ketentuan upah minimum sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari UU Ciptaker dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. Pengecualian pemberlakuan UMKM bagi usaha mikro dan kecil diberlakukan dengan sejumlah ketentuan. Endang berharap pemerintah lebih peka dan memperhatikan kesejahteraan pekerja dengan cara mencabut UU Ciptaker.

Ketua Forum Komunikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Karanganyar, Eko Supriyanto menguraikan isu utama dalam momen May Day 2024 adalah pencabutan UU Ciptaker dan seruan hapus outsourcing tolak upah murah (Hostum).

Senada dengan Endang, Eko juga menilai upah minimum di Soloraya masih jauh dikatakan layak, karena upah minimum sebenarnya untuk pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari setahun.

“Tapi pada implementasi di lapangan disama ratakan dari masa kerja, pendidikan, pengalaman kerja. Sementara pendidikan tinggi sarjana pun di bayar UMK. padahal orang tuanya membayar biaya pendidikan sangat mahal,” kata dia.

Eko menyebut masih banyak pekerja yang belum terkaver BPJS Kesehatan, kalau terkaver, premi iuran masih dibebankan kepada pekerja. Dia menguraikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 5% dari upah, perusahaan menanggung 4% dan karyawan menanggung 1% iuran tersebut, namun ada yang dibebankan semuanya ke pekerja.

Dia berharap pemerintah terlibat dalam penentuan upah, jaminan sosial bagi pekerja. “Jangan biarkan pekerja bertarung sendirian dengan para pemodal, jadilah ‘wasit’ yang adil dalam pertarungan tak seimbang antara pekerja dan pemodal,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karanganyar, Edy Darmawan menjelaskan momen May Day kali ini di tengah dunia usaha yang belum pulih, bisa dimaknai sebagai momentum kerja sama antara pekerja dan pengusaha. Pihaknya mengisi momen ini dengan acara halalbihalal dan pembagian sembako untuk pekerja.

“Hari Buruh Internasional saat dunia usaha masih belum pulih dimaknai sebagai momentum untuk bersama-sama antara pengusaha dan pekerja saling menguatkan agar kelangsungan operasional perusahaan tetap dapat berjalan walaupun kondisi ekonomi masih sulit,” terang Edy.

Dia menjelakan penguatan skill pekerja tetap dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi para pekerja, dengan cara ini dunia usaha akan dapat bersaing dengan kompetitor, khususnya dari luar negeri.

Dengan peningkatan kompetensi pekerja, dia berharap daya saing akan meningkat dan akhirnya pekerja akan mendapatkan nilai tambah antara lain peningkatan kesejahteraan.

Ketua Apindo Sukoharjo, Yunus Arianto mengaku di momen May Day kali ini kalangan pengusaha berharap pekerja mampu meningkatkan daya saing dengan meningkatkan skill. Upaya ini bertujuan untuk bisa lebih bersaing di era globalisasi sehingga bisa lebih relevan di era digitalisasi saat ini.

“Peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan kut serta dalam jaminan sosial dalam bentuk BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan,” paparnya.