SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Jakarta (Espos) – Keengganan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri bersaksi dalam kasus suap pemilihan Dewan Gubernur Senior (DGS) BI menimbulkan kekecewaan Politisi PDIP yang juga tersangka kasus ini,  Max Moein dkk. Mereka lantas membandingkan Megawati dengan petinggi Partai Golkar yang tetap mendampingi kadernya di kala susah.

“Pimpinan Golkar turun tangan ketika kadernya terlibat dalam kasus ini. Mereka menengok ke tahanan dan memberikan bantuan hukum maksimal. Lha PDIP?” ujar pengacara Max Moein dkk dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, Jumat (18/2).

Promosi Tanggap Bencana Banjir, BRI Peduli Beri Bantuan bagi Warga Terdampak di Demak

Menurut Petrus, ibarat pepatah habis manis sepah dibuang, itulah yang dialami kliennya atas perlakuan Megawati. Sudah seharusnya sebagai seorang pemimpin, Megawati membela anak buahnya. “Tapi beginilah kalau partai feodal. Pimpinannya tidak bisa digugat. Ini partai katanya demokratis, tapi sebenarnya tidak demokratis,” ucap Petrus.

Sebagai warga negara yang taat hukum, lanjut Petrus, Megawati seharusnya juga menghormati panggilan KPK untuk memberi keterangan. Siapa tahu keterangan Megawati membantu KPK untuk mengungkap kasus itu seutuhnya. “Sikap Ibu Mega yang tidak mau hadir ini bisa kita anggap mempersulit tugas KPK. KPK selama ini mengalami kesulitan menemukan penyuap dan penerima traveller cheque (TC),” cetus Petrus.

dtc/try

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya