SOLOPOS.COM - Taufiequrrachman Ruki (JIBI/Solopos/Antara)

Mata Najwa Metro TV menghadirkan pimpinan KPK bersama sosiolog dan politikus Partai Demokrat.

Solopos.com, SOLO – Tayangan Mata Najwa yang disiarkan Metro TV, Rabu (22/4/2015) malam, mengusung tema Membuka Dapur KPK. Pimpinan KPK sebut Polri sampai Presiden tak berhak mendikte KPK.

Promosi Program Pemberdayaan BRI Bikin Peternakan Ayam di Surabaya Ini Berkembang

Dalam Mata Najwa Metro TV, Wakil Ketua KPK Zulkarnain menjelaskan selama sebulan terakhir, KPK menerima lebih dari 9.000 aduan. Meski angka tersebut termasuk banyak, Zulkarnain mengungkapkan jumlah itu justru turung dibanding tahun lalu.

“Lebih kurang dua bulan ini sudah banyak yang bisa kami lakukan. Sebulan ada 9.000 aduan yang masuk. Tapi itu justru turun semenjak Pak Abraham Samad terkena kasus,” beber Zulkarnain.

Setelah Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dilepas dari Jabatannya, Pimpinan KPK dilanjutkan oleh Taufiequrachman Ruki. Memiliki latar belakang Polisi, Najwa menyebut gosip bahwa Ruki dianggap sebagai orang titipan dan diragukan kredibilitasnya.

“Saya enggak respons seperti itu dengan kata-kata. Kami buktikan saja dengan perbuatan. Nyatanya jilid pertama sukses dan berprestasi,” jelas Ruki meyakinkan Najwa.

Saat disindir Najwa Shihab mengenai nyali KPK, Ruki bahkan menjelaskan dirinya tak takut menghadapi siapapun termasuk Polri. “Berani tidak berhadapan dengan polisi?” tanya Najwa. “Loh, kenapa tidak. Kami sudah cukup perkasa menghadapi itu, Sebelumnya kami bahkan mampu menangkap Gubernur aktif,” jawab Ruki.

Najwa juga mengatakan terkait kasus Komjen Budi Gunawan, Polri menyatakan akan memanggil seluruh penyidik KPK yang menangani kasus tersebut. Menjawab pernyataan itu, Ruki mengaku dirinya tak ambil diam.

“Saya jelaskan persoalan secara pribadi ke pihak yang bersangkutan, ini lo permasalahannya. Pendekatan emosional bisa membuat permasalahan lebih terang,” jelas Ruki.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa Polri bahkan Presiden sekalipun tak memiliki hak mengatur KPK. “Jangankan Polri, Presiden sekalipun tak berhak mengatur KPK. Pak Jokowi hanya boleh memberi dukungan moral. Tapi Presiden sebagai kepala negara, don’t touch us,” tegas Ruki dalam Mata Najwa Metro TV.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya