Masyarakat Blora protes pengeboran minyak

Blora–Masyarakat dari berbagai kalangan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah memprotes proyek pengeboran minyak oleh PT Pertamina di sumur Kedungtuban A, Kecamatan Kedungtuban, kabupaten setempat, karena selain menimbulkan pencemaran juga bising.

Kepala  Desa Tanjung, Kecamatan Kedungtuban, Ali, Jumat (30/7), mengatakan sejak adanya pengeboran sumur Kedungtuban A, tanah pertanian milik warga yang ada di dekat lokasi menjaid tercemar, karena selain terkena lumpur juga terkena air bercampur limbah.

Promosi Usaha Endog Lewo Garut Sukses Dongkrak Produksi Berkat BRI KlasterkuHidupku

“Kami minta, tanah yang sudah tidak produktif tersebut juga diberi ganti rugi, atau dibeli sekalian oleh Pertamina,” katanya.

Menurut dia, Pertamina belum pernah mengadakan sosialisasi dengan masyarakat setempat, kecuali saat akan dilakukan pembebasan lahan.

“Hanya sekali saat akan dilakukan pembebasan lahan, pihak Pertamina merayu-rayu saat akan membeli tanah warga, setelah itu ya sudah,” ujar Ali didampingi Slamet, salah satu warganya.

Protes juga disampaikan guru-guru sekolah dasar (SD) Bajo 2 yang letak sekolahnya berjarak 300 meter sehingga bising dan merasa terganggu kegiatan belajar mengajar.

Kepala SD Bajo 2, Sriniwati, mengatakan sejak adanya pengeboran minyak di sumur Kedungtuban A tiga bulan lalu, prestasi siswa tersebut menurun. Diduga karena bisingnya suasana di lingkungan sekolah.

“Jarak sekolah terlalu dekat dengan lokasi pengeboran, sehingga bunyi mesin dan keluar masuknya kendaraan milik Pertamina sangat mengganggu ketenangan belajar, sebelumnya kami sangat nyaman,” kata Sriniwati didampingi sejumlah guru SD setempat.

“Kami minta agar Pertamina memberikan solusi atas kondisi tersebut,” ujarnya.

Sementara staf Humas PT Pertamina EP Region Jawa Area Cepu, Taufik Riyadi, di Kedungtuban, mengatakan sudah melakukan pertemuan dengan warga dan menegaskan semua akibat sudah ditanggulangi.

“Misalnya, seperti warga yang mual dan pusing sudah diobati, kami siagakan petugas kesehatan di seputar lokasi untuk pelayanan kepada masyarakat, tetapi untuk tanaman dan tanah warga saat ini sedang didata, setelah itu akan diberikan ganti rugi,” katanya.

Dia mengatakan, semua keluhan warga akan dikoordinasikan dengan manajemen Pertamina, tetapi prosesnya memakan waktu sehingga sampai sekarang belum terealisasi.

Wakil Ketua DPRD Blora, Mohammad Dasum, mendesak pihak Pertamina segera mencairkan ganti rugi kepada warga tersebut. “Kami minta pihak Pertamina memperhatikan para warga,” katanya.

ant/rif