Solopos.com, JAKARTA — Proses penahanan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominko) nonaktif Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) mendapat sorotan karena dikawal tentara atau militer.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyatakan pelibatan militer untuk mengawal Johnny bukan hal aneh.
Promosi BRI Bantu Usaha Kue Kering di Sidoarjo Berkembang Kian Pesat saat Lebaran
Prosedur melibatkan tentara dilakukan Kejagung untuk kasus-kasus besar.
Sebelum pengawalan Johnny, kata dia, militer pernah dilibatkan dalam pengawalan tersangka kasus Jiwasraya dan Asabri.
“Perkara-perkara besar seperti AJS, ASABRI, migor, Garuda kami libatkan juga untuk pengamanan. Terutama, penggeledahan dan penyitaan di lapangan. Personel TNI yang di BKO di Kejaksaan cukup banyak,” kata Ketut dalam keterangan resmi, Sabtu (20/5/2023).
Dalam kasus-kasus besar sebelumnya, sambung Ketut, personel jajaran Jaksa Agung Muda Pidana Militer, yang sebagian di antaranya adalah TNI, juga mengawal tersangka saat dibawa ke mobil tahanan.
Diberitakan sebelumnya, Kejagung menetapkan status tersangka terhadap Johnny G Plate pada Rabu (17/5/2023).
Penetapan tersangka terhadap mantan Sekjen Partai Nasdem itu terkait dengan kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020 sampai 2022.
Eks Menkominfo itu kemudian ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejagung.
Berdasarkan hasil klarifikasi evaluasi terhadap hasil-hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian keuangan negara dari proyek tersebut mencapai Rp8,32 triliun.
Dalam perkara ini, Kejagung juga menetapkan Direktur Utama (Dirut) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), kemenkominfl, Anang Achmad Latif, sebagai tersangka korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G.
Empat orang tersangka lainnya adalah Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, GMS; Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, YS; Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment (HWI), MA; dan IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy.
Para tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Tak Biasa, Johnny Plate Dikawal Militer, Ini Penjelasan Kejagung”
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
