Jakarta – Uji kelayakan yang dilakukan DPR pada calon Panglima TNI dikritik. Seharusnya kalau memang ingin TNI bersih dari politik, tidak perlu dibawa ke DPR.
“Panglima TNI harus steril dari politik. Sesuai tuntutan juga steril dari politik. Kalau dites lembaga politik ini bisa berbahaya,” kata mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal (Purn) Chappy Hakim saat ditemui di kantornya, Jl Cipaku, Kebayoran Baru, Jaksel, Rabu (22/9/2010).
Promosi BRI Meraih Dua Awards Mobile Banking dan Chatbot Terbaik dalam BSEM MRI 2024
Dia menjelaskan, Panglima TNI itu adalah tangan kanan presiden. Semestinya penetapan Panglima TNI cukup di presiden saja, tidak perlu dibawa ke DPR.
“Kalau seandainya di masa perang, masa mesti meminta persetujuan DPR. Lagipula DPR tahu apa soal TNI,” tambahnya.
Selain itu, menjadi tuntutan juga agar TNI bebas dari kepentingan politik. TNI harus steril dari segala kepentingan. “TNI harus menjadi profesional,” tutupnya.
Sebelumnya, 3 September lalu Presiden SBY mengajukan nama KSAL Laksamana Agus Suhartono sebagai calon tunggal Panglima TNI. Nama Agus pun sudah diajukan ke DPR, dan mendapat persetujuan fraksi-fraksi di DPR yang tergabung dalam koalisi. (Detikcom)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
