MAKI : "Golf Pejabat Adalah Sarana Menjebak"

Boyamin Saiman (Dok/JIBI/Solopos)

Solopos.com, SOLO — Golf selama ini identik dengan olahraga yang mahal dan prestisius. Olahraga ini  sempat menjadi pembicartaan terkait kasus yang menimpa mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar yang didakwa membunuh Direktur PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Kasus itu diduga didasari cinta segitiga antara Antasari, Nasrudin dan caddy golf Rani Juliani.

Promosi BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun, ke Depan Lebih Fokus Hadapi Tantangan Domestik

Akhir-akhir ini olahraga golf kembali memicu kontroversi setelah Rudi Rubiandini, eks Kepala SKK  Migas mengaku kasus suap yang membelitnya berawal dari lapangan golf. Ada lobi-lobi dan meeting di sela main golf. Rudi ditangkap KPK karena menerima uang suap us$ 700.000 dan motor BMW dari Kernerl Oil untuk proyek tender minyak. Salah satu yang ditangkap juga perantara Rudi, Deviardi yang tak lain pelatih golf Rudi.

Akibat sejumlah kasus itu, bergulirlah wacana agar pejabat negara dibatasi dalam bermain golf. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, dalam Sesi Dinamika 103 Solopos FM, Selasa (3/9/2013) dengan tegas meminta penghentian kegiatan bermain golf oleh pejabat.

Menurutnya, golf memang kerap dijadikan alat lobi, bukan olahraga mencari sehat. Bisa dlihat di lapangan golf saat pejabat bermain, pasti ada saja orang tertentu yang tak seharusnya ada tapi ikut serta.

“Golf itu sarana menjebak. Seorang hakim main golf, tentu bukan dia yang membayar fasilitas sewa lapangannya? Kegiatan ini harus dilarang karena seringnya disalahgunakan untuk lobi!” tegas Boyamin.

Jika kegiatan bermain golf ini nantinya benar dilarang, Boyamin meminta pola pengawasan harus dilakukan secara intensif. Tak hanya pengawasan melekat bagi tiap pejabat, namun juga komitmen dari instansi maupun pejabat yang bersangkutan untuk tidak memanfaatkan golf atau sarana lainnya sebagai ajang lobi terkait kewenangannya.